Beda Data BPS dan Pemkot Medan, Wakil Wali Kota: Kasihan Orang yang Membutuhkan Bantuan

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Medan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan berkolaborasi dalam pendataan.

Sebab, saat ini data yang dimiliki BPS berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial.

Hal tersebut berdampak bagi masyarakat, apalagi ketika pemerintah pusat menyalurkan bantuan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 26 Mei 2022: Pagi dan Malam Berawan, Siang hingga Sore Hujan

"Langkah strategis perlu kita ambil untuk menyamakan data. BPS bisa menggandeng para camat yang lebih mengetahui wilayah dan penduduknya," ungkap Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dalam Sosialisasi Sensus Penduduk Lanjutan 2020, Kamis (26/5/2022).

"Apalagi saat ini akan dilakukan Sensus Penduduk 2020 lanjutan, tentu diperlukan data yang riil. Kita harus hilangkan ego sektoral untuk menyukseskan pendataan ini," lanjut Aulia.

Menurutnya, dari data BPS akan lahir kebijakan pemerintah, salah satunya bantuan dari Kementerian Sosial.

Pertemuan hari ini, dia harapkan menjadi langkah yang baik untuk tidak saling menyalahkan.

"Kasihan orang yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkannya karena informasi yang tidak valid," ujar Aulia.

Baca juga: Terpeleset dari Tepi Sungai Saat Malam Hari, Pria Asal Medan Ditemukan Tewas

Kepala BPS Medan Enny Nuryani Nasution menjelaskan, sosialisasi Sensus Penduduk 2020 lanjutan merupakan rangkaian dari program sensus yang telah dilakukan di 2020 untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

Sensus dibagi dua tahapan yakni pendataan penduduk dengan kuesioner sederhana yang telah dilakukan di 2020, dilanjutkan lagi di 2022 dengan kuesioner yang lebih rinci (long form).

Baca juga: Istri Sopir Travel yang Dibunuh 1 Keluarga Pernah Lapor Orang Hilang ke Polrestabes Medan