Mahasiswa Demo di Depan Kantor Gubernur Sumut, Minta Edy Tidak Rekrut Pelatih Cengeng

MEDAN, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa tergabung dalam kelompok Mahasiswa Peduli Olahraga Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera (Sumut) di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (11/1/2022) siang.

Aksi demo mahasiswa itu merujuk pada prestasi Sumut di PON (Pekan Olahraga Nasional) XX Papua lalu yang merosot ke urutan 13 dalam perolehan medali.

Dalam salah satu tuntutannya, mahasiswa juga menyindir Gubernur Edy agar tak merekrut pelatih cengeng, sehingga prestasi Sumut bisa terdongkrak.

"Kami dorong Bapak Gubernur untuk secara ketat menyeleksi para pelatihnya juga. Jangan rekrut pelatih yang cengeng," kata Koordinator Aksi Habibi Daulay dalam orasinya.

Namun, mereka tak merinci siapa yang dimaksud pelatih cengeng itu. Mereka hanya bilang, masalah olahraga jangan dipolitisasi.

Begitu pula saat ditanya soal kasus Edy menjewer pelatih biliar, Khairuddin Aritonang.

"Oh, ini tak ada hubungan dengan itu. Ini soal masalah PON," tegas Habibi.

Mereka juga meminta kepada Gubernur Edy untuk fokus pelaksanaan PON XXI Sumut-Aceh pada tahun 2024 mendatang.

Habibi mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat berharap Sumut menorehkan prestasi dan masuk 5 besar pada PON Sumut-Aceh mendatang.

Untuk itu, massa menuntut Edy Rahmayadi selaku pemimpin tertinggi di Sumut untuk dapat mempersiapan para atlet.

Tentunya, harus seiring dengan kesigapan dan ketekunan para pelatihnya.

Untuk meningkatkan prestasi para atlet di Sumut, Habibi mengatakan Edy Rahmayadi harus mengevaluasi kinerja kepengurusan KONI.

Sebab, dianggap telah gagal meraih prestasi di PON Papua XX beberapa waktu lalu. Sumut hanya meraih 10 medali emas, 22 perak dan 23 perunggu.

"Prestasi itu menurun dibanding PON 2016 di Bandung, Jawa Barat. Padahal dana yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Sumut Sudah cukup signifikan dengan jumlah Rp 60 Miliar," kata Habibi.

Habibi mengatakan, pihaknya tentunya turut mendukung Indonesia, khususnya Sumatera Utara bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), demi terwujudnya Sumut yang bermartabat.

"Kami berharap anggaran yang digelontorkan ke KONI Sumut terlihat hasilnya," ungkap Habibi.