Ada Gugatan, PN Jaksel Diminta Hentikan Sementara Transaksi Keuangan Walhi

MEDAN, KOMPAS.com - Tim Pembela Hukum Dewan Daerah (TPH-DD) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara melalui kantor hukum R Aritonang mengirim surat bernomor 03/RAP/PDT-PN-Jkt Sel-I-2023 pada 1 Februari 2023.

Isi surat meminta pemberhentian sementara semua transaksi keuangan atau layanan perbankan kepada Walhi nasional dan Walhi Sumut.

Koordinator TPH-DD Walhi Sumut, Harisan Aritonang mengatakan, bentuk penghormatan dan ketaatan perbankan pada hukum dengan menghentikan sementara transaksi atau layanan bank yang sedang dan akan dilakukan oleh dan atas nama Yayasan Walhi, khususnya Walhi Sumut.

Selain itu, tidak dibenarkan membuka rekening baru di bank yang ada di Indonesia.

“Surat sudah kita layangkan ke seluruh bank yang ada di Indonesia untuk menghormati proses hukum yang akan berlangsung di PN Jakarta Selatan. Gugatan yang kami layangkan atas nama klien kami Rusdiana,” kata Harisan, Jumat (3/2/2023). 

Menurut pria yang akrab dipanggil Haris ini, permohonan dilayangkan supaya dalam proses peradilan, kliennya tidak dibebani tanggung jawab keuangan yang merupakan kewenangannya sebagai Dewan Daerah (DD).

Soalnya, dalam sistem keuangan Walhi, khususnya di Sumut, dibutuhkan spesimen atau tanda tangan dari ketua atau anggota DD.

“Sedangkan proses peradilan adalah menguji keputusan pemberhentian terhadap klien kami yang berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil terhadap dirinya, tentu ini memiliki keterkaitan," ungkapnya.

“Kalau surat permohonan tidak diindahkan, kami akan menyurati menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia dan ketua OJK untuk melakukan pengawasan terhadap semua bank yang bekerja sama dengan Walhi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambung Haris.

Selain itu, langkah ini diambil supaya Dewan Nasional (DN) dan Eksekutif Nasional (EN) Walhi tidak menggunakan anggaran untuk keperluan yang tidak jelas.

Pihaknya khawatir, sumber daya Walhi dipakai untuk mengkerdilkan lembaga anggota atau orang yang dengan kredibilitas tinggi mengawal advokasi lingkungan.

"Kita tidak mau anggaran Walhi digunakan untuk merusak demokrasi dan sistem berorganisasi, melanggar hak asasi dan cenderung mengutamakan kepentingan dan ego perorangan sebagai DN dan EN,” ucap Haris.

Permohonan penghentian transaksi keuangan dilakukan usai TPH-DD Walhi Sumut mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 97/Pdt.G/2023/PN/JKT.SEL pada 24 Januari 2023.

Pokok gugatan terhadap DN dan EN Walhi adalah keputusan memberhentikan sepihak serta tanpa dasar ketua DD Walhi Sumut Rusdiana.

“Kami yakin, lembaga perbankan yang disurati dipercaya publik, memiliki kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas tinggi sehingga sangat hati-hati memberi layanan kepada nasabahnya. Supaya terjamin rasa keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, harapan kami, pihak perbankan mengakomodir permintaan kami ini,” tuntas Haris.

Manajer Hukum dan Pembelaan Rakyat Walhi Ronald Siahaan yang dikonfirmasi lewat pesan singkat menyatakan akan memberi komentar. Namun hingga berita ini tayang belum memberikan tanggapan.