Gubernur Edy Rahmayadi Akan Pecat Ribuan Honorer untuk Hemat Rp 120 Miliar

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi sudah mewacanakan akan memberhentikan ribuan tenaga honorer di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Sumut.

Bahkan dia mengaku sudah membentuk tim evaluasi untuk menjalankan kebijakan ini. Tim inilah yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi para honorer akan diberhentikan atau tidak.

Ditanya progres kerja tim evaluasi honorer apakah sudah ada memberikan nama-nama untuk dilakukan pemecatan, Edy malah balik bertanya.

"Honorer, kok pemecatan...?" kata Edy kepada Kompas.com di kantor gubernur, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Pegawai Honorer Ditemukan Tewas Gantung Diri Dibelakang Rumah Sekretaris DPRD

Dia menjelaskan, jumlah pegawai honorer di Pemprov Sumut jumlahnya 4.800 orang. Diasumsikan 800 honorer dianggap bekerja sesuai kapasitasnya seperti supir hingga pemain keyboard karena di ASN tidak ada mengajarkan profesi ini.

"Mereka spesial, kita butuh, katakanlah kita butuh 200 orang pemain keyboard plus supir dan ahli informas teknologi (IT). Ahli IT yang benar, ya... Kalau hanya sekedar bisa mengetik, ngapain orang, saya aja yang ngetik." 

Kemudian, ada 4.000 honorer yang dianggap tidak bekerja. Jika dihitung-hitung gajinya, 4.000 orang dikali Rp 2,5 juta, dalam sebulan sudah Rp 10 miliar. Setahun berarti Rp 120 miliar. 

Menurut Edy, jumlah Rp 120 miliar itu kalau dibelikan sapi perah akan menghasilkan uang sebanyak Rp 9 juta sampai Rp 10 juta tiap ekornya. Dalam setahun, sapi-sapi tersebut bisa disebarkan ke kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

"Susunya kita peras, anak sekolah itu kita suruh baris minumin susu. 30 tahun yang akan datang, orang-orang di sini, jago-jago semua," ucapnya.

Baca juga: Polisi Gerebek 3 Oknum ASN, 1 Honorer dan Karyawan Swasta yang Sedang Pesta Sabu

Artinya, di 2019 ada 800 honorer yang akan putus kontrak kerjanya. Awalnya Edy langsung mengangguk dan mengatakan iya, namun cepat dianulir dengan mengatakan akan mencicilnya.

"Dicicil lah, dicicil ya... Pastinya 2020 saya berharap tidak ada lagi (honorer), ini-kan uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan," ucapnya.

Edy enggan menjawab pertanyaan jika membludaknya tenaga honorer diduga akibat rekrutmen para Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memanfaatkan kekuasaannya. 

"Pasti Anda sudah tahu, saya tak jawab itu," katanya. 

"Setahu saya, begitu banyak pegawai di Pemprov ini, ASN-nya saja 28.000. Ini banyak sekali, saya sudah perintahkan Pak Wagub agar dievaluasi, apakah harus segitu. Ada yang bilang saya tidak punya kasihan karena membuat mereka pengangguran. Lebih kasihan lagi 14,6 juta rakyat kita yang butuh perhatian." 

Baca juga: Dituduh Punya Ilmu Hitam, Guru Honorer Dibunuh secara Sadis

Kompas.com juga menanyakan soal kemampuan khusus yang harus dimiliki para honorer agar tetap dipekerjakan, apakah juga diberlakukan kepada ASN yang baru diberikan SK-nya?