P-APBD 2019 Dituding Tidak Sah, Ketua DPRD Sumut Disomasi

Kompas.com - 03/09/2019, 23:30 WIB
Ilustrasi pengadilan dan persidangan TOTO SIHONOIlustrasi pengadilan dan persidangan

MEDAN, KOMPAS.com – Lewat citizen lawsuit, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman disomasi Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum dan Koordinator SAHdAR Ibrahim.

Somasi terkait disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 meski jumlah anggota dewan yang hadir tidak qourum.

Kemudian menyerahkannya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pendampingan hukum yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut dan Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdAR) diketahui, rapat pengesahan P-APBD Sumut 2019 beberapa kali gagal karena tidak memenuhi qourum.

Para anggota dewan absen tanpa alasan yang dibenarkan hukum padahal Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) P-APBD telah disepakati bersama sebelumnya.

Kalau P-APBD mengacu pada KUA PPAS, harusnya tidak ada lagi penolakan atau mangkir berjamaah seperti pada sidang paripurna terakhir.

Baca juga: Mahasiswa Peduli Danau Toba Protes Pernyataan Gubernur Sumut soal Wisata Halal

Mangkir berjamaah

“Kami meminta pimpinan dewan melakukan persidangan kembali. Duduk bersama mengesahkan Ranperda P-APBD,” kata Hamdani Harahap mewakili kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Selasa (3/9/2019).

Secara hukum, kata Hamdani, para anggota dewan yang absen saat sidang paripurna telah menyalahgunakan jabatan dan mempermalukan diri sendiri karena tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat kepadanya.

Masyarakat Sumut dirugikan karena perbuatan mereka. Somasi yang dilakukan untuk menghindari stigma negatif kepada wakil rakyat dan peristiwa hukum terjadi seperti di masa Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho.

”Pimpinan dewan harus menggelar sidang paripurna P-APBD 2019 selambat-lambatnya tiga hari sejak somasi dilayangkan. Kalau tidak dilaksanakan maka kami akan melapor ke KPK,” kata kuasa hukum lain, Ismail Lubis dan Maswan Tambak.

Baca juga: 500 Personel Brimob Polda Sumut Dikirim ke Papua

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Napi Asimilasi Perkosa Bocah 12 Tahun, Korban Calon Anak Tiri, Dilakukan Berulang Kali

Fakta Napi Asimilasi Perkosa Bocah 12 Tahun, Korban Calon Anak Tiri, Dilakukan Berulang Kali

Regional
Puluhan Kendaraan Menuju Pantai Kuta Lombok Diminta Putar Balik

Puluhan Kendaraan Menuju Pantai Kuta Lombok Diminta Putar Balik

Regional
Ayah yang Setubuhi 2 Anak Tirinya hingga Hamil Sempat Diamuk Massa

Ayah yang Setubuhi 2 Anak Tirinya hingga Hamil Sempat Diamuk Massa

Regional
Gubernur Kalbar Persiapkan Kembali Buka Sekolah pada Juli 2020

Gubernur Kalbar Persiapkan Kembali Buka Sekolah pada Juli 2020

Regional
Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Banyumas Terendam Banjir

Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Banyumas Terendam Banjir

Regional
Saling Bertemu Saat Persiapan Ibadah Online, 9 Jemaat dan Pendeta Positif Covid-19

Saling Bertemu Saat Persiapan Ibadah Online, 9 Jemaat dan Pendeta Positif Covid-19

Regional
Bupati Cianjur Ingatkan Warga Tidak Euforia Saat New Normal

Bupati Cianjur Ingatkan Warga Tidak Euforia Saat New Normal

Regional
Cerita Perawat Jaga Pasien Covid-19, Kacamata Berembun hingga Masker Basah Keringat

Cerita Perawat Jaga Pasien Covid-19, Kacamata Berembun hingga Masker Basah Keringat

Regional
Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Regional
Bayi Positif Covid-19 Harus Ditunggui Keluarga yang Negatif, Ini Penjelasannya

Bayi Positif Covid-19 Harus Ditunggui Keluarga yang Negatif, Ini Penjelasannya

Regional
Di Sumedang, Kematian Akibat DBD Lebih Tinggi dari Covid-19

Di Sumedang, Kematian Akibat DBD Lebih Tinggi dari Covid-19

Regional
Larang Pemudik Balik ke Jabodabek, Bupati Wonogiri Tak Akan Keluarkan SKIM

Larang Pemudik Balik ke Jabodabek, Bupati Wonogiri Tak Akan Keluarkan SKIM

Regional
Gubernur Banten: PSBB Tahap Ketiga Ini Awal Sebelum Pemberlakuan New Nomal

Gubernur Banten: PSBB Tahap Ketiga Ini Awal Sebelum Pemberlakuan New Nomal

Regional
Penyekatan Arus Balik Kendaraan di Jateng Diperpanjang Selama Sepekan

Penyekatan Arus Balik Kendaraan di Jateng Diperpanjang Selama Sepekan

Regional
Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Bongkar Pabrik Miras Merek Impor Palsu, Ini Kronologinya

Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Bongkar Pabrik Miras Merek Impor Palsu, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X