Disomasi FITRA, Ketua DPRD Sumut "Curhat" soal Absen Berjamaah Para Wakil Rakyat, Sampai Nasib Guru Honorer

Kompas.com - 05/09/2019, 18:39 WIB
Curhat Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dari disomasi, menghadapi absen berjamaah para wakil rakyat, sampai nasib guru honorer yang terkatung-katung, Kamis (5/9/2019) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTICurhat Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dari disomasi, menghadapi absen berjamaah para wakil rakyat, sampai nasib guru honorer yang terkatung-katung, Kamis (5/9/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman disomasi Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Rurita Ningrum dan Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdAR) Ibrahim lewat kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada Rabu (2/9/2019). 

Gara-gara sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan gubernur Sumut terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2019 pada Selasa (27/8/2019) lalu.

Pengesahannya dua kali gagal karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat.

Ketua DPRD Sumut kemudian memutuskan menyerahkan dokumen RAPBD Perubahan Provinsi Sumut 2019 tanpa persetujuan bersama kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Saya, atasnama pimpinan dewan mengucapkan terima kasih telah diingatkan secara terbuka. Langsung kami rapat fraksi dan menugaskan badan anggaran hari ini berkonsultasi ke Mendagri," katanya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2019).

Konsultasi sudah lebih dulu dilakukan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan hasilnya dalam bentuk notulen rapat.

"Kami tidak mau hanya mendengar informasi dari Pak Gubernur. Kita ke mendagri, sikap kita kan, meneruskan karena tidak bisa diputuskan di sini. Sekarang kita menunggu sikap lanjutan dan permintaan Mendagri kepada DPRD Sumut. Yes or not..." ucapnya.

Baca juga: P-APBD 2019 Dituding Tidak Sah, Ketua DPRD Sumut Disomasi

Tidak quorum

Ditanya apakah pihaknya menyalahi prosedur sampai disomasi, Wagirin bilang, prosedur dan tata tertib sudah sesuai. Cuma karena tidak qourum dan memutuskan tidak ada perubahan lalu menyerahkan ke Mendagri dianggap tidak sah.

Menurutnya, DPRD Sumut memang belum pernah berkonsultasi dengan Mendagri pascagagalnya RAPBD Perubahan tersebut.  Ditanya lagi, apakah tidak qourum-nya sidang paripurna karena disharmonisasi antara legislatif dengan eksekutif, dia membantahnya.

"Tidak ada hubungannya ada atau tidak ada disharmonisasi. Ini tugas kelembagaan DPR bersama gubernur mengesahkan Perda dengan P-APBD 2019," ujar dia.

Soal undangan makan malam yang dilakukan gubernur kepada semua anggota dewan periode 2014 - 2019 yang dituding "politik dinner" sebagai ajang lobi-lobi karena digelar setelah paripurna pengambilan keputusan bersama yang gagal.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X