Disomasi FITRA, Ketua DPRD Sumut "Curhat" soal Absen Berjamaah Para Wakil Rakyat, Sampai Nasib Guru Honorer

Kompas.com - 05/09/2019, 18:39 WIB
Curhat Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dari disomasi, menghadapi absen berjamaah para wakil rakyat, sampai nasib guru honorer yang terkatung-katung, Kamis (5/9/2019) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTICurhat Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dari disomasi, menghadapi absen berjamaah para wakil rakyat, sampai nasib guru honorer yang terkatung-katung, Kamis (5/9/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman disomasi Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Rurita Ningrum dan Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdAR) Ibrahim lewat kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada Rabu (2/9/2019). 

Gara-gara sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan gubernur Sumut terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2019 pada Selasa (27/8/2019) lalu.

Pengesahannya dua kali gagal karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat.

Ketua DPRD Sumut kemudian memutuskan menyerahkan dokumen RAPBD Perubahan Provinsi Sumut 2019 tanpa persetujuan bersama kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Saya, atasnama pimpinan dewan mengucapkan terima kasih telah diingatkan secara terbuka. Langsung kami rapat fraksi dan menugaskan badan anggaran hari ini berkonsultasi ke Mendagri," katanya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2019).

Konsultasi sudah lebih dulu dilakukan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan hasilnya dalam bentuk notulen rapat.

"Kami tidak mau hanya mendengar informasi dari Pak Gubernur. Kita ke mendagri, sikap kita kan, meneruskan karena tidak bisa diputuskan di sini. Sekarang kita menunggu sikap lanjutan dan permintaan Mendagri kepada DPRD Sumut. Yes or not..." ucapnya.

Baca juga: P-APBD 2019 Dituding Tidak Sah, Ketua DPRD Sumut Disomasi

Tidak quorum

Ditanya apakah pihaknya menyalahi prosedur sampai disomasi, Wagirin bilang, prosedur dan tata tertib sudah sesuai. Cuma karena tidak qourum dan memutuskan tidak ada perubahan lalu menyerahkan ke Mendagri dianggap tidak sah.

Menurutnya, DPRD Sumut memang belum pernah berkonsultasi dengan Mendagri pascagagalnya RAPBD Perubahan tersebut.  Ditanya lagi, apakah tidak qourum-nya sidang paripurna karena disharmonisasi antara legislatif dengan eksekutif, dia membantahnya.

"Tidak ada hubungannya ada atau tidak ada disharmonisasi. Ini tugas kelembagaan DPR bersama gubernur mengesahkan Perda dengan P-APBD 2019," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

Regional
Sembuh dari Covid-19, Pemudik di Wonogiri Meninggal karena TBC

Sembuh dari Covid-19, Pemudik di Wonogiri Meninggal karena TBC

Regional
Fakta Napi Asimilasi Perkosa Bocah 12 Tahun, Korban Calon Anak Tiri, Dilakukan Berulang Kali

Fakta Napi Asimilasi Perkosa Bocah 12 Tahun, Korban Calon Anak Tiri, Dilakukan Berulang Kali

Regional
Puluhan Kendaraan Menuju Pantai Kuta Lombok Diminta Putar Balik

Puluhan Kendaraan Menuju Pantai Kuta Lombok Diminta Putar Balik

Regional
Ayah yang Setubuhi 2 Anak Tirinya hingga Hamil Sempat Diamuk Massa

Ayah yang Setubuhi 2 Anak Tirinya hingga Hamil Sempat Diamuk Massa

Regional
Gubernur Kalbar Persiapkan Kembali Buka Sekolah pada Juli 2020

Gubernur Kalbar Persiapkan Kembali Buka Sekolah pada Juli 2020

Regional
Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Banyumas Terendam Banjir

Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Banyumas Terendam Banjir

Regional
Saling Bertemu Saat Persiapan Ibadah Online, 9 Jemaat dan Pendeta Positif Covid-19

Saling Bertemu Saat Persiapan Ibadah Online, 9 Jemaat dan Pendeta Positif Covid-19

Regional
Bupati Cianjur Ingatkan Warga Tidak Euforia Saat New Normal

Bupati Cianjur Ingatkan Warga Tidak Euforia Saat New Normal

Regional
Cerita Perawat Jaga Pasien Covid-19, Kacamata Berembun hingga Masker Basah Keringat

Cerita Perawat Jaga Pasien Covid-19, Kacamata Berembun hingga Masker Basah Keringat

Regional
Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Regional
Bayi Positif Covid-19 Harus Ditunggui Keluarga yang Negatif, Ini Penjelasannya

Bayi Positif Covid-19 Harus Ditunggui Keluarga yang Negatif, Ini Penjelasannya

Regional
Di Sumedang, Kematian Akibat DBD Lebih Tinggi dari Covid-19

Di Sumedang, Kematian Akibat DBD Lebih Tinggi dari Covid-19

Regional
Larang Pemudik Balik ke Jabodabek, Bupati Wonogiri Tak Akan Keluarkan SKIM

Larang Pemudik Balik ke Jabodabek, Bupati Wonogiri Tak Akan Keluarkan SKIM

Regional
Gubernur Banten: PSBB Tahap Ketiga Ini Awal Sebelum Pemberlakuan New Nomal

Gubernur Banten: PSBB Tahap Ketiga Ini Awal Sebelum Pemberlakuan New Nomal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X