Ibu-ibu Aksi Buka Baju, Demo soal Pengembangan Wisata Danau Toba

Kompas.com - 13/09/2019, 08:19 WIB
Massa yang didominasi kaum ibu aksi buka baju menuding BOPDT merampas tanah adat mereka, Kamis (12/9/2019) HandoutMassa yang didominasi kaum ibu aksi buka baju menuding BOPDT merampas tanah adat mereka, Kamis (12/9/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - The Nomadic Kaldera Toba Escape yang menjadi proyek Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) untuk mengembangkan potensi wisata Danau Toba malah dituding merampas tanah rakyat.

Tudingan semakin mendekati kenyataan saat alat berat masuk ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasamosir (Tobasa) untuk membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batusilali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter dihadang masyarakat.

Sekitar 100 warga yang didampingi Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menghadang dan memprotes alat berat yang menggilas tanah dan hutan mereka pada Kamis (12/9/2019). 

Bentrokan tak terhindarkan. Seorang staf KSPPM dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata.

Massa yang menghadang alat berat didominasi kaum ibu. Mereka histeris atas perlakuan aparat hingga membuka bajunya agar aksi mereka diterima dan dipahami.

Baca juga: Mahasiswa Peduli Danau Toba Protes Pernyataan Gubernur Sumut soal Wisata Halal

Jokowi tidak perintahkan kekerasan seperti cara Orba...

Direktur KSPPM Delima Silalahi yang dikonfirmasi Kompas.com lewat sambungan telepon membenarkan apa yang terjadi.

Katanya, bentrok massa itu tidak bisa diterima. Pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wasasan Danau Toba.

Sepanjang yang diketahuinya, presiden tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan pemukulan. 

"Apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara unik lembaga ini memahami dan menginterpretasikan maksud presiden membangun pariwisata?" ucapnya, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan badan yang sudah tiga kali berubah istilah ini malah membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan pemerintah saat akan membangun.

BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim orde baru yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan. 

"BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa kelam orde baru ketika pembangunan berujung pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis," katanya dengan emosi. 

Baca juga: DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

Mempertanyakan BPODT

Legitimasi dan justifikasi BPODT perlu dipertanyakan kembali. Lembaga ini, kata Delima, sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi.

Malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

Sementara operasionalnya menggunakan uang negara yang salah satu sumbernya dari pajak rakyat.

"Termasuk pajak masyarakat di Sigapiton yang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan," sebutnya.

Baca juga: Edy Rahmayadi Tegur Kelompok Mahasiswa yang Berunjuk Rasa Anarkis soal Danau Toba

Pemukulan aktivis dibawa ke ranah hukum

Soal pemukulan aktivis KSPPM, dirinya mengatakan akan membawa ke proses hukum. Juga soal aparat yang melakukan pengawalan saat masuknya alat berat perlu dipertanyakan.

Perempuan berambut panjang itu mengaku heran, sebab katanya, pembangunan untuk kebaikan masyarakat, tapi untuk apa membawa-bawa aparat?

Kecurigaan muncul bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan sepihak dan memaksa.

"Masyarakat Sigapiton dan KSPPM sangat menyayangkan perisitiwa hari ini...!" pungkasnya.

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu pun mengecam tindakan represif yang dilakukan polisi dan Satpol PP kepada masyarakat adat Sigapiton.

Lembaga ini menilai BPODT telah melanggar prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Internasional (UNDRIP) yang diadopsi PBB pada 13 September 2007. 

Pasal 10-nya tegas menyatakan bahwa: masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayahnya.

Baca juga: DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

 

Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan ganti kerugian yang adil dan memuaskan, serta jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagi.

"Bakumsu mengutuk tindakan BPODT yang merampas ruang hidup masyarakat adat Sigapiton. Mengecam pengerahan kekuatan dan tindakan yang berlebihan dari polisi," kata Manambus.

Pihaknya Meminta penegak hukum bertindak profesional dan proporsional serta imparsial melakukan pengamanan dalam aksi-aksi perjuangan hak yang dilakukan masyarakat adat. 

"Kami juga meminta pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Sigapiton atas tanah adatnya," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Tata 28 Destinasi Wisata di Kawasan Danau Toba agar Lebih Berkelas

Pelaku aksi bukan warga setempat

Direktur Utama BOPDT Arie Prasetyo yang coba dikonfirmasi tidak menjawab panggilan masuk dan pesan singkat Kompas.com.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Tobasa Audhi Murphy Sitorus lewat sambungan telepon mengatakan, warga yang melakukan aksi bukanlah warga setempat.

"Mereka mengklaim itu adalah lahannya walaupun mereka bukan penduduk setempat. Masyarakat setempat pun tidak senang dengan tindakan mereka. Mereka dari Desa Pardamean Sibisa tapi mengaku tanahnya di situ," kata Murphy.

Ditanya bagaimana bisa mengetahui kalau yang melakukan aksi bukan warga Desa Sigapiton, sambil tertawa dia bilang, "Saya-kan pemerintah."

Kepala desa juga tahu yang mana masyarakatnya. Katanya, aksi protes hanya berjalan sekitar 10 menit, massa langsung membubarkan diri dan alat berat kembali bekerja sampai sore. 

"Tidak ada masalah lagi, tadi sudah dikerjakan..." sambungnya.

Delima yang ditanyai apakah benar yang melakukan aksi bukan warga Sigapiton, meski antara Desa Sigapiton dengan Desa Pardamean Sibisa berada di kecamatan yang sama, membantah.

"Semua asli masyarakat Sigapiton," tegasnya.

Baca juga: Ke Samosir, Jokowi Kunjungi Kampung Hukum Siallagan di Kawasan Danau Toba



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

Regional
Sembuh dari Covid-19, Pemudik di Wonogiri Meninggal karena TBC

Sembuh dari Covid-19, Pemudik di Wonogiri Meninggal karena TBC

Regional
Fakta Napi Asimilasi Perkosa Bocah 12 Tahun, Korban Calon Anak Tiri, Dilakukan Berulang Kali

Fakta Napi Asimilasi Perkosa Bocah 12 Tahun, Korban Calon Anak Tiri, Dilakukan Berulang Kali

Regional
Puluhan Kendaraan Menuju Pantai Kuta Lombok Diminta Putar Balik

Puluhan Kendaraan Menuju Pantai Kuta Lombok Diminta Putar Balik

Regional
Ayah yang Setubuhi 2 Anak Tirinya hingga Hamil Sempat Diamuk Massa

Ayah yang Setubuhi 2 Anak Tirinya hingga Hamil Sempat Diamuk Massa

Regional
Gubernur Kalbar Persiapkan Kembali Buka Sekolah pada Juli 2020

Gubernur Kalbar Persiapkan Kembali Buka Sekolah pada Juli 2020

Regional
Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Banyumas Terendam Banjir

Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Banyumas Terendam Banjir

Regional
Saling Bertemu Saat Persiapan Ibadah Online, 9 Jemaat dan Pendeta Positif Covid-19

Saling Bertemu Saat Persiapan Ibadah Online, 9 Jemaat dan Pendeta Positif Covid-19

Regional
Bupati Cianjur Ingatkan Warga Tidak Euforia Saat New Normal

Bupati Cianjur Ingatkan Warga Tidak Euforia Saat New Normal

Regional
Cerita Perawat Jaga Pasien Covid-19, Kacamata Berembun hingga Masker Basah Keringat

Cerita Perawat Jaga Pasien Covid-19, Kacamata Berembun hingga Masker Basah Keringat

Regional
Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Regional
Bayi Positif Covid-19 Harus Ditunggui Keluarga yang Negatif, Ini Penjelasannya

Bayi Positif Covid-19 Harus Ditunggui Keluarga yang Negatif, Ini Penjelasannya

Regional
Di Sumedang, Kematian Akibat DBD Lebih Tinggi dari Covid-19

Di Sumedang, Kematian Akibat DBD Lebih Tinggi dari Covid-19

Regional
Larang Pemudik Balik ke Jabodabek, Bupati Wonogiri Tak Akan Keluarkan SKIM

Larang Pemudik Balik ke Jabodabek, Bupati Wonogiri Tak Akan Keluarkan SKIM

Regional
Gubernur Banten: PSBB Tahap Ketiga Ini Awal Sebelum Pemberlakuan New Nomal

Gubernur Banten: PSBB Tahap Ketiga Ini Awal Sebelum Pemberlakuan New Nomal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X