Diduga Dibunuh, Kuasa Hukum Walhi Tangani Kasus Perizinan Pembukaan Kawasan Hutan untuk PLTA dan Pembalakan Liar

Kompas.com - 09/10/2019, 06:36 WIB
Mendiang Golfrid Siregar dalam sebuah aksi unjuk rasa WalhiMendiang Golfrid Siregar dalam sebuah aksi unjuk rasa
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Kepolisian hingga saat ini masih mendalami penyebab kematian advokat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Sumatera Utara, Golfrid Siregar.

Awalnya, polisi mengatakan kematiannya disebabkan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas. Namun keluarga tidak puas dengan keterangan tersebut dan justru menemukan kejanggalan dari kematian Golfrid.

Di sisi lain, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi mengklaim ada indikasi penganiayaan terhadap Golfrid terkait kasus yang sedang diadvokasi mendiang sebelum meninggal dunia.

Baca juga: Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jenazah Aktivis Walhi

"Kami khawatir tekanan itu akan bergeser pada keluarga juga pertimbangan untuk teman-teman yang menjadi kunci dari kasus-kasus yang ditangani oleh almarhum Golfrid," ujar Zenzi kepada BBC News Indonesia, Selasa (8/10/2019).

Hingga Selasa (8/10/2019) siang, Polda Sumatra Utara masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan RS Bhayangkara Medan, untuk memastikan penyebab kematian, termasuk untuk memastikan dugaan penganiayaan.

"Ini sedang dalam penyelidikan apakah itu kecelakaan tunggal, atau kecelakaan, atau tabrak lari, atau mungkin ada penganiayaan, ini masih dalam penyelidikan dan belum bisa disimpulkan," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Tatan Dirsan Atmaja.

Baca juga: 6 Fakta Kuasa Hukum Walhi Sumut Tewas, Diduga Dibunuh hingga Polisi Minta Izin Otopsi

Golfrid ditemukan terkapar tak berdaya di sebuah jalan layang (flyover) di Medan para Kamis (3/10/2019) dini hari oleh seorang pengemudi becak motor, setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Sempat mendapatkan perawatan karena luka berat di kepalanya, dia akhirnya meninggal dunia pada Minggu (6/10/2019).

Laporan polisi menyebut Golfrid terkapar di flyover karena "diduga kecelakaan lalu lintas". Dalam laporannya, polisi juga menyebut Golfrid "mengalami luka berat." dengan deskripsi wajah dan mata sebelah kiri luka lebam, dengan kondisi tidak sadarkan diri.

Baca juga: Polisi Minta Izin Otopsi Jenazah Kuasa Hukum Walhi Sumut ke Keluarga

Dia ditemukan bersama sepeda motornya yang digambarkan dalam kondisi "knalpot tergores, pengikat pijakan kaki bagian belakang patah, rem kaki bengkok."

Namun keluarga dan rekan sesama pegiat aktivis mendapati keterangan polisi tidak memuaskan dan menghendaki kepolisian melakukan penyelidikan secara serius untuk mengungkap kematian Golfrid Siregar.

Baca juga: Telusuri Penyebab Kematian Kuasa Hukum Walhi, Ini Temuan Polisi dari Rekaman CCTV


Banyak kejanggalan

Ilustrasi kecelakaan motorgas2.org Ilustrasi kecelakaan motor
Jenazah Golfrid, tiba di RS Bhayangkara, Medan, pada Senin (7/10/2019) malam untuk diautopsi, setelah menempuh tiga jam perjalanan dari rumah duka di Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

Istrinya, Resmi Barimbing, tampak lesu menunggu autopsi jenasah suami yang baru dinikahinya selama dua tahun itu.

Tak banyak ucap dari mulut Resmi, namun dia berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus kematian suaminya yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia adan juga advokat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara.

Baca juga: Kuasa Hukum Meninggal Dunia, Walhi Sumut Sebut Banyak Kejanggalan

"Kami mau ini diusut tuntas karena apa meninggalnya," ujar Resmi seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Bibi Golfrid yang mendampingi Resmi, Serdiana Sitompul, mengatakan sedianya jenazah Golfrid akan dimakamkan pada hari itu. Namun, keluarga mendapat kabar dari kepolisian bahwa jenasah Golfrid akan diautopsi untuk memastikan penyebab kematiannya.

Serdiana menambahkan keluarga menduga Golfrid meninggal bukan karena kecelakaan, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Mereka merasa janggal dengan luka yang hanya ditemukan pada bagian kepala, sementara itu tidak ditemukan luka di sekujur badan.

"Kalau keluarga yang di kampung itu, mereka bilang ini bukan korban tabrakan, karena kepalanya ini yang hancur, soalnya luka [kepala] ke bawah tidak ada. Kalau tabrakan pasti ada [luka dari kepala] ke bawah," ujar Serdiana kepada wartawan.

Baca juga: Diduga Dibunuh, Kuasa Hukum Walhi Sumut Tewas dengan Luka Parah di Kepala

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, yang merujuk keterangan rekan sejawat yang mendampingi korban selama di rumah sakit, menemukan "sangat banyak kejanggalan pada kejadian dan tubuh korban."

Cedera pada tubuh korban merupakan akibat dari trauma benda tumpul yang terkonsentrasi di kepala, terutama tengkorak bagian belakang remuk dan mata sebelah kanan bengkak.

Selebihnya, di tubuhnya tidak ditemukan luka-luka yang lain.

Selain itu, pakaian yang dikenakan korban tidak ditemukan bekas lecet seperti orang jatuh dari motor.

Baca juga: Korban Demo Mahasiswa di Palembang Berjumlah 49 Orang, Walhi Buka Posko Pengaduan


Dugaan penganiayaan

IlustrasiPIXABAY.com Ilustrasi
Zenzi merasa hal ini janggal karena merujuk pada keterangan pengemudi becak motor yang membawa korban ke rumah sakit, korban ditemukan di jalanan beraspal. Justru di celananya ditemukan bekas lumpur.

"Untuk cedera yang parah di kepala, kalau jatuh itu tidak mungkin tidak ada kerusakan di motornya. Justru motornya tidak mempunyai kerusakan berarti. ini yang membuat kita menduga sepertinya ini bukan kecelakaan," jelas Zenzi.

Lagipula, lanjut Zenzi, ketika ditemukan barang berharga milik Golfrid raib, termasuk laptop, dompet, ponsel dan cincin yang dia kenakan.

Baca juga: Walhi: Negara Seolah Menyubsidi Pelaku Kejahatan Lingkungan

Pada Sabtu (5/10/2019) silam, Walhi Sumut melaporkan kejadian ini ke kepolisian atas dugaan penganiayaan, namun menurut Zenzi, laporan ini ditolak oleh Polsek Deli Tua yang menganggap penyebab kematian Gilfrid adalah kecelakaan lalu lintas.

Baru pada Minggu (6/10/2019) malam, kasus ini diambil alih oleh Polrestabes Medan untuk memastikan penyebab kematian Golfrid.

Kabid Humas Polda Sumut, Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan, selain menunggu hasil autopsi, kepolisian saat ini sedang mengumpulkan alat-alat bukti, termasuk rekaman CCTV rumah sakit dan lokasi kejadian, serta jejak digital ponsel korban.

"Di samping itu kita juga mengumpulkan berbagai saksi, kemudian membuka percakapan telpon dan melacak percakapan handphone yang dilakukan yang bersangkutan," jelas Tatan.

Baca juga: Walhi Sebut Karhutla Terjadi karena Manusia Tak Mau Beradaptasi dengan Alam


Daftar hitam kekerasan pegiat lingkungan

Salah satu kasus yang ditangani oleh Golfrid adalah kasus perizinan pembukaan kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli untuk proyek PLTA Batang Toru yang dikhawatirkan akan mengancam habitat orangutan tapanuli Rivan Awal Lingga/ANTARA Salah satu kasus yang ditangani oleh Golfrid adalah kasus perizinan pembukaan kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli untuk proyek PLTA Batang Toru yang dikhawatirkan akan mengancam habitat orangutan tapanuli
Golfrid yang merupakan manajer kajian hukum Walhi Sumut dilaporkan tengah menangani kasus hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup di wilayah Sumatra Utara.

Di antaranya kasus perizinan pembukaan kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dan kasus pembalakan liar di Kabupaten Karo, serta beberapa kasus lain.

Sejumlah pegiat lingkungan hidup di Indonesia tercatat mengalami kekerasan, seperti Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Barat, yang rumahnya dibakar pada awal tahun ini. Hingga saat ini belum terungkap siapa pelakunya.

Baca juga: WALHI Nilai Sanksi Administratif Tak Bikin Jera Perusahaan Pembakar Lahan

Pola kekerasan dan diskriminasi terhadap pegiat lingkungan, kata Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, kian berkembang.

Jika sebelumnya ancaman, kekerasan dan kriminalisasi hanya dialami oleh masyarakat dan tokoh masyarakat, kini mengarah pada aktivis pendamping dan pimpinan organisasi, penasehat hukum, dan para ahli.

"Kalau dilihat perkembangannya saat ini sudah darurat dalam hal tanggung jawab negara menjamin dan melindungi aktivis lingkungan karena sudah berkembang pola kekerasan dan ancaman kepada pembela lingkungan," tegas Zenzi.

Baca juga: Walhi: Jangan-jangan Segel Lahan Hanya Demi Memuaskan Jokowi?

Walhi mendesak polisi untuk mengungkap tuntas aksi-aksi kekerasan terhadap pegiat lingkungan hidup dan mendesak negara untuk segera mengeluarkan kebijakan yang melindungi aktivis lingkungan dalam menegakkan keadilan ekologis.

"Seharusnya pemerintah melindungi dan menjaga serta menjamin suara-suara dari masyarakat sipil karena negara membutuhkan second opinion dari kebijakan yang dikeluarkan negara," ungkapnya.

Baca juga: Walhi Minta Pemerintah Batalkan PK Terkait Karhutla

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X