Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulau Nias Akan Diisolasi gara-gara Corona, Edy Rahmayadi Minta Izin Menko Luhut

Kompas.com - 15/09/2020, 12:01 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com – Usai melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di Kepulauan Nias, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta izin untuk melakukan penutupan akses masuk dan keluar pulau selama 14 hari kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Edy, penutupan akses masuk dan keluar mempercepat penanganan dan menghentikan penyebaran. 

Permintaan izin disampaikan Edy saat mengikuti rapat koordinasi virtual yang diikuti para gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari delapan provinsi di rumah pribadinya.

Baca juga: Edy Rahmayadi Berencana Isolasi Pulau Nias: Bulan Lalu Nol Kasus, Sekarang 90 Orang Kena Corona

Turut bersamanya Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTTP) Covid-19 Provinsi Sumut Arsyad Lubis dan Liaison Officer (LO) BNPB Wilayah Sumut Dahlan Harahap.

"Kami laporkan Pak Luhut, saat ini di Nias sudah terkonfirmasi 90 positif. Saya minta izin untuk menutup sementara 14 hari, akses jalur masuk dan keluar udara dan laut ke Nias," kata Edy, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (15/9/2020).

Dia menjelaskan, penyebaran Covid-19 masuk ke Nias karena lalu lintas masyarakat dari beberapa daerah, baik dari bandara di Jakarta maupun Medan.Selain itu, juga dari pelabuhan, di antaranya Teluk Bayur, Sibolga, dan Aceh.

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 14 September 2020


Tanggapan Luhut

Menko Luhut pun menjawab permintaan Gubernur Edy. Dalam rapat virtual itu, Luhut belum mengambil keputusan dan akan berkoordinasi lebih lanjut.

"Kita akan bicarakan selanjutnya tentang kondisi ini. Setelah rapat ini, saya akan telepon Pak Edy," ucap Luhut.

Dia lalu menyampaikan beberapa arahan Presiden Joko Widodo untuk menangani kasus covid-19 di delapan provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total nasional, yakni Sumut, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, dan Bali.

"Delapan provinsi ini berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Di luar delapan provinsi tersebut ditambahkan juga Provinsi Papua," kata Luhut.

 

Dirinya meminta Pemprov Sumut fokus pada penanganan selama dua minggu ke depan, yakni pada kepada penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat pemulihan), dan penurunan mortality rate (tingkat kematian).

Untuk mencapai tiga sasaran ini, langkah yang diambil adalah sebagai berikut, yakni penyamaan data antara pusat dan daerah guna pengambilan keputusan, operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar.

Peningkatan manajemen perawatan pasien Covid- 19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate, serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi.

"Dalam dua hari ke depan akan dilakukan rapat intensif dengan masing-masing provinsi untuk menajamkan rencana aksi penanganan Covid-19," tegas Luhut.

Permintaan Menko Polhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD meminta gubernur dan DPRD untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) dalam pendisiplinan Covid-19 sehingga Polri dan TNI dapat melakukan penegakan hukum pidana.

Selain itu, Polri juga dapat menggunakan undang-undang mengenai pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagai landasan hukum operasi yustisi. 

"Bisa juga Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Di situ, jika akan mengalami pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit maka diancam hukuman satu tahun penjara atau memakai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018," kata Mahfud.

Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin dan Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayjen Irwansyah dalam laporannya menyampaikan telah melakukan penegakan disiplin dan operasi yustisi yang dibantu hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Sesuai peraturan gubernur, sanksi hukum dimulai dari teguran, kemudian denda mulai dari Rp 100.000 untuk perorangan dan Rp 300.000 untuk kelompok. 

"Hari ini, 61 tempat telah kami laksanakan operasi yustisi. Kami menggunakan Undang-Undang Karantina atau Kesehatan sebagai landasan hukum operasi yustisi di Sumut," kata Martuani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com