Saat Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution Berkali-kali Berdebat, dari soal Data Amburadul hingga PTM

KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution beberapa kali berbeda pandangan terkait kebijakan maupun data kasus Covid-19.

Yang terbaru, Edy dan Bobby silang pendapat terkait data Covid-19 di Kota Medan.

Baca juga: Debat Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution soal Data yang Amburadul

Berikut ini beda pendapat yang pernah terjadi antara Edy dan Bobby:

1. Data TKI

Perdebatan antara Edy dan Bobby sempat terjadi pada Mei 2021.

Baca juga: Gubernur Edy dan Walkot Bobby Beda Pandangan soal Sekolah Tatap Muka

Saat itu, mereka berbeda pendapat soal tempat penampungan sementara bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba di Medan selama masa pandemi.

Baca juga: Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Saat itu, Bobby menuduh Edy tidak melibatkan dan memberitahu Pemkot Medan soal pengadaan tempat karantina sementara.

Baca juga: Profil Edy Rahmayadi

Padahal, sebagian besar lokasi karantina yang disediakan Pemprov Sumut ada di Medan.

Baca juga: Profil Bobby Nasution

Edy merespons pernyataan Bobby dengan mengatakan Satgas Covid-19 Sumatera Utara dan Kota Medan selalu berkoordinasi dalam penanganan penyebaran penyakit Covid-19.

Ia menyebut, soal lokasi karantina WNI dari luar negeri. Bobby harusnya bisa mencari tahu.

KOMPAS.com/DANIEL PEKUWALI Wali Kota Medan, Bobby Nasution menungkapkan telah mencoret anggaran pembelian mobil dinas wali kota dan wakil wali kota untuk membeli mobil ambulans.

2. Pembelajaran tatap muka

Pada Juni 2021, Edy dan Bobby kembali berbeda pandangan soal rencana pembelajaran tatap muka (PTM) mulai tahun ajaran baru.

Gubernur Edy masih ngotot belum mengizinkan, sementara Bobby optimistis PTM bisa dilakukan.

Edy menyebut, dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 di daerah saat itu, dia tak mau mengorbankan anak-anak hanya karena PTM harus disegerakan.

Edy menahan izin untuk PTM karena menghindari terjadinya klaster sekolah dan menjaga anak didik dari penularan Covid-19.

Mantan Pangkostrad ini juga tak ingin terburu-buru memberi izin PTM, tanpa pembahasan yang matang dengan para ahli.

Berbeda dengan Edy, Bobby justru ingin agar PTM dilaksanakan pada tahun ajaran baru, Juli 2021.

"Kami optimistis bisa melakukan tatap muka," kata Bobby di sela-sela vaksinasi massal di Lanud Soewondo.

Bobby optimistis, sekolah tatap muka di Medan bisa digelar karena vaksinasi Covid-19 kepada guru-guru di Medan telah lebih dari 60 persen.

3. Data amburadul

Pekan lalu Edy dan Bobby kembali berselisih pendapat. Kali ini terkait data Covid-19.

Pada Jumat (10/9/2021), Edy menyebut data kasus Covid-19 di empat daerah di Sumut berantakan.

Daerah yang datanya masih bermasalah tersebut yakni Kota Medan, Sibolga, Pematangsiantar, dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sehari kemudian, Bobby merespons pernyataan Edy.

Bobby mengatakan, pendataan kasus Covid-19 di Medan masih kacau lantaran buruknya koordinasi Pemprov Sumut.

Akibatnya, Pemkot Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual.

Menurut Bobby, Pemkot Medan sudah berupaya meminta data penambahan kasus Covid-19 yang didapat Pemprov Sumut dari rumah sakit dan klinik swasta di Medan. Namun, data itu tidak pernah diberikan.

Respons Bobby itu kemudian ditanggapi oleh Edy. Khususnya mengenai data yang diminta Pemkot Medan.

"Iya nanti dikasih, nanti saya perintahkan," kata Edy menjawab pernyataan Bobby saat dijumpai di rumah dinasnya, Senin (13/9/2021).

Meski demikian, menurut Edy, pola penghimpunan data Covid-19 di Sumut itu seharusnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.

"Karena Pemprov ini juga mengambil data dari bawah," kata Edy.

Edy membantah pernyataan bahwa Pemprov Sumut tidak memberi data Covid-19 ke Pemkot Medan.

Menurut Edy, seharusnya Pemprov Sumut yang mengambil data yang dihimpun dari tingkat terkecil, mulai dari tingkat desa, lingkungan, yang diakumulasikan oleh dinas kesehatan tingkat kabupaten atau kota.

"Itulah pemprov. Jadi kabupaten/kota juga harus tahu, jangan asyik kasih salah sini, salah situ, akhirnya menjadi semua salah," kata Edy.

Meski demikian, Edy memastikan bahwa perbedaan data antara pemda, pemprov, dan pemerintah pusat akan tetap dievaluasi dan diperbaiki.

"Komunikasi saja yang belum tepat. Nanti itu harus diatur dan dievaluasi kembali," kata Edy.  (Penulis : Kontributor Medan, Daniel Pekuwali| Editor : Aprillia Ika, Abba Gabrillin)