Kasus Dugaan Vaksin Kosong di Medan, Kapolda Sumut: Pelaku Bisa Dikenakan Hukuman Kode Etik hingga Pidana

MEDAN, KOMPAS.com - Dua tenaga kesehatan yang diduga memberikan vaksin kosong saat gelaran vaksinasi di sebuah SD Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan pada Senin (17/1/2022) bisa dikenakan hukuman etik hingga pidana.

Saat ini polisi sedang mengaudit vaksin yang diterima untuk kegiatan itu dan vaksin yang dikembalikan.

Sejauh ini, berdasar hasil pemeriksaan terhadap dokter TGA, berdasar masukan dan keterangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Medan diduga saat penyuntikan memang tidak ada vaksinnya.

"Dibuktikan dari ukuran kepalanya. Dan yang jelas dokter yang bersangkutan dan perawatnya yang menyiapkan dan mengisi vaksin ke jarum suntik itu, sekarang sedang dalam proses pendalaman di Polres Pelabuhan Belawan, di-back up Ditreskrimum Polda Sumut," ungkap Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak kepada wartawan Jumat (21/1/2022) malam.

Baca juga: Nakes Diduga Suntik Anak dengan Vaksin Kosong, Polda Sumut Periksa 5 Saksi, Dokter Minta Maaf

Dijelaskan Panca, pemeriksaan kasus ini menggandeng IDI selaku lembaga profesi yang bisa menjelaskan dan saksi ahli untuk mengetahui apakah penyuntikan yang dilakukan sesuai prosedur atau tidak.

Jika pelaku terbukti benar menyuntikkan vaksin kosong, IDI berkata, pelaku bisa dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kode etik profesi.

Selain hukuman etik, baik dokter dan perawat yang terlibat dalam kasus ini juga dimungkinkan mendapat hukuman pidana.

"Tadi sudah bicara dengan IDI, bahwa selain kode etik profesi, pertanggungjawaban seiorang dokter juga dimungkinkan untuk penerapan perkara pidana. Perkara pidananya sedang proses di Polres Pelabuhan Belawan," katanya.

Menurutnya, peristiwa itu menciderai upaya yang susah payah dilakukan selama ini untuk memberikan vaksin kepada masyarakat.

Ketika ditanya mengenai apakah ada penetapan tersangka, Panca mengatakan sampai saat ini masih proses pendalaman.