Mahasiswa di Pematangsiantar Demo di Kantor DPRD, Ditemui Wali Kota dan Pimpinan DPRD

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com - Mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus berunjuk rasa mendesak Anggota DPRD dan Wali Kota Pematangsiantar menolak wacana 3 periode presiden dan penundaan Pemilu 2024. 

Mahasiswa berunjuk rasa di depan gerbang perkantoran DPRD Pematangsiantar di Jalan Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumut, Senin (11/4/2022) sekitar pukul 11.30 WIB.

Saat unjuk rasa, pimpinan DPRD beserta Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota dan Kapolres Pematangsiantar turun menemui pengunjuk rasa, kemudian melakukan dialog. Aksi ini dikawal oleh ratusan anggota kepolisian.

Baca juga: Minyak Goreng Curah di Pasar Pematangsiantar Langka, Harga dari Distributor di Atas Rp 14.000

Pada kesempatan itu, moderator aksi Theo Firdaus Naibaho mengatakan, selain isu nasional mengenai wacana penundaan pemilu 2024 hingga masa jabatan 3 presiden, pihaknya juga menyatakan penolakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok termasuk minyak goreng.

Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari Anggota DPRD dan kinerja Plt  Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, yang baru dilantik sebagai Wakil Wali Kota Pematangsiantar.

"Sudah hampir seratus hari Ibu memimpin tapi sampai sekarang kami mahasiswa belum mengetahui grand design pembangunan apa yang akan dilakukan di Kota Pematangsiantar ini," kata Theo saat berdialog.

"(Program) Lihat sampah ambil ? Saya kira itu kurang efektif mengapa? Di sisi lain fasilitas untuk pembuangan sampah itu tidak disediakan. Kami juga meminta DPRD meningkatkan fungsinya dalam pengawasan. Agar kita belajar dari yang lalu-lalu, banyak pejabat di kota ini terlibat suap, KKN," kata Theo menambahkan.

Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi menyatakan, anggota DPRD Pematangsiantar sepakat dengan penolakan penundaan pemilu dan penolakan 3 periode presiden. 

Ia juga berjanji, pihaknya akan melakukan pengawasan khususnya soal kenaikan harga bahan pokok khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan minyak goreng.

"Menyangkut isu nasional, kami DPRD Pematangsiantar sepakat menjalankan fungsi-fungsi UUD 1945. Kami juga akan menjalankan fungsi pengawasan supaya minyak goreng langka," katanya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dilantik Sendirian, Berjanji Perbaiki Layanan Kesehatan

Mengenai soal kinerja Pemkot Pematangsiantar, Plt Wali Kota dr Susanti Dewayani menyinggung jika dirinya hanya menjabat 2,5 tahun saja.

Oleh karena itu, menurut dia banyak tugas yang dikerjakan dengan waktu yang bersamaan.

Ia menegaskan, bahwa setelah dilantik dirinya tidak menyusun 100 hari program kerja. Begitu pun ia mengklaim telah merampungkan 4 isu strategis Kota Pematangsiantar pada 2022.

"Jadi kami harus memilah mana yang langsung menyentuh dan berkepentingan dengan masyarakat luas dan kita akan kerjakan. Di sini kami Pemkot tidak melakukan 100 hari kerja pertama,"ucap Susanti menjawab pertanyaan pengunjuk rasa.

MoU

Setelah dialog digelar, pimpinan kelompok Cipayung Plus di antaranya PMKRI,GMKI, GMNI, PMII, HMI, IMM dan KSPM menandatangani MoU dengan pimpinan DPRD serta Plt Wali Kota Pematangsiantar.

Adapun isi dari MoU tersebut yakni penolakan terhadap wacana presiden 3 periode, penundaan pemilu serta kenaikan harga BBM dan bahan pokok khususnya minyak goreng.