Bobby Nasution Tambah Kuota 100.000 BPJS untuk Warga Medan

MEDAN, KOMPAS.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution menambah 100.000 penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dikutip dari rilis Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Medan, Kamis (19/5/2022), kebijakan ini merupakan bagian dari Universal Health Coverage (UHC) di Medan.

UHC merupakan program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan.

Bobby menargetkan, pada 2024 nanti seluruh warga Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.

Baca juga: Jadi Investor di Medan Zoo, Raffi Ahmad: Ternyata Luas Juga Ya, Mas Bobby...

"Di 2023, saya ingin melihat bagaimana progres program UHC yang telah dilaksanakan. Untuk itu, dua tahun dari sekarang, saya berharap program UHC sudah maksimal," kata Bobby.

"Artinya, masyarakat yang ingin mendapat pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP saja," tegas dia.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Medan, pada APBD Kota Medan 2022, sebanyak 100.000 warga telah ditambahkan dalam kuota kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Terkait progres pencapaian UHC hingga April 2022, 2.155.806 dari 2.525.077 penduduk Kota Medan, atau 85,36 persen sudah tercover BPJS. Masyarakat yang belum tercover BPJS ada 369.871 orang atau 14,64 persen lagi.

Dosen dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Fakhrur Rozi menilai positif kebijakan penambahan kuota tersebut. Menurutnya, masyarakat kurang mampu seharusnya dicover BPJS-nya oleh pemerintah.

"Harapannya bisa ditambah lagi, disesuaikan dengan keuangan daerah," kata Rozi.

Namun, yang paling penting adalah pelayanan rumah sakit, Puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya.

"Dengan penambahan kuota ini, saya rasa bisa segera dioperasikan rumah sakit tipe C di Medanlabuhan supaya masyarakat di kawasan utara merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan Pemkot Medan," katanya lagi.

Terakhir, sebagai seorang warga negara, Rozi berharap seluruh masyarakat tercover BPJS kesehatannya. Terlebih, hal tersebut adalah tugas yang sejak lama menjadi hutang pemerintah.

"Yang terpenting adalah Pak Wali memastikan dinas sosial bahwa yang mendapat kuota adalah orang yang berhak. Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Wali yang power full saat ini," tukasnya.

Untuk mencapai target

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan, untuk mencapai target 2024 warga Medan bisa berobat dengan KTP, hal yang dilakukan saat ini adalah mengupayakan semua warga masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didaftarkan ke BPJS PBI dengan pendanaan APBN.

Untuk yang tidak masuk DTKS, akan didaftarkan ke BPJS PBI dengan pendanaan APBD Kota Medan.

"Pada APBD Kota Medan 2022, sudah ditambahkan kuota kepesertaan BPJS PBI Medan Sehat sebanyak 100.000. Pada 9 Mei, sudah ditampung kurang lebih 86.000 warga. Masih ada sisa 30.000 lebih lagi. Saat ini terus dilakukan pendataan untuk memenuhi kuota tersebut," kata Khoiruddin.

Dia merincikan, dari 2.155.806 warga yang telah tercover, terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) seperi ASN, TNI, Polri, pekerja swasta. BUMD sebanyak 698.223 orang, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang merupakan pekerja informal sebanyak 502.120.

PBI melalui pendanaan APBN sebanyak 487.615, PBI melalui pendanaan APBD sebanyak 402.797 dan Bukan Pekerja (BP) yang merupakan invertor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan sebanyak 65.051.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

"Sisa penduduk yang belum tercover sebanyak 369.871 atau 14,64 persen, ini sudah masuk DTKS. Warga yang sudah masuk DTKS kita upayakan masuk BPJS PBI dengan pendanaan APBN. Sedangkan yang tidak masuk DTKS, terutama warga tidak mampu akan dimasukkan BPJS PBI dengan pendanaan APBD Kota Medan," ujarnya.

Khoiruddin menambahkan, saat ini, jumlah warga Medan yang masuk DTKS sebanyak 715.000. Dari jumlah tersebut, yang ditanggung BPJS PBI dengan pendanaan APBN per April 2022 sebanyak 487.000.

"Sisanya inilah yang kita kejar, biar semua yang ada di DTKS ditampung APBN," imbuhnya.