Persyaratan ini membuat banyak peserta lelang angkat tangan.
"Syarat ini cukup berat dan tidak mungkin terpenuhi, apalagi ada persyaratan jaminan ketersediaan keuangan sebesar Rp 1,48 triliun oleh rekanan," ujar pria yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Langkat ini menjelaskan.
Fraksi Golkar, sambung dia, mengawasi dan mengingatkan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Saya harap, mulai detik ini, tolonglah Bapak Gubernur Sumatera Utara jangan lagi membawa-bawa nama Golkar. Apalagi nanti terjadi pembangunan tidak seperti yang diharapkan, seolah-olah Golkar saja yang salah. Itu yang perlu kita garis bawahi, semoga ucapan gubernur itu tidak akan terulang lagi," imbuh Edi.
Pihaknya meminta gubernur konsentrasi menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan yang saat ini masih banyak pekerjaan rumah dan perlu percepatan kinerja.
Misalnya pelantikan Sekda Provinsi Sumut, Wali Kota Pematangsiantar dan Tanjungbalai, padahal SK Mendagri sudah diterima.
Pengisian jabatan eselon dua juga belum tuntas, masih banyak yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) sejak Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menjabat pada September 2018. Formasi pemerintahannya dinilai tidak pernah lengkap dengan pejabat defenitif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.