Edy Rahmayadi Sebut Butuh Rp 5,5 Triliun untuk Perbaiki Jalan Rusak di Sumut

KOMPAS.com-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan butuh anggaran Rp 5,5 triliun untuk memperbaiki 13.000 kilometer jalan rusak di provinsinya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara punya anggaran Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar untuk pembangunan jalan.

"Kalau kita hitung 13.000 kilometer dari Rp 5 miliar per kilometer, berarti sudah Rp 5,5 triliun lebih. Nah presiden membantu Rp800 miliar," sebut Edy di Medan, Selasa (23/5/2023), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Edy Rahmayadi soal Pencopotan Kadis PUPR Sumut: Ini Masalah Kinerja

Edy menjelaskan jalan kabupaten dan kota yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah jalan dengan kondisi rusak total.

Sumatera Utara memiliki jalan provinsi sepanjang 3.005 kilometer. Dari jumlah itu, ada sekitar 890 kilometer jalan yang membutuhkan perhatian yang cukup serius.

Karena keterbatasan anggaran, Edy  menargetkan agar jalan rusak di Sumatera Utara bisa mencapai kondisi minimal 69 sampai 75 persen.

"Kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari total panjang jalan kita tadi itu. Untuk itu kita butuh uang, banyak hal yang sudah kita lakukan tetapi tidak bisa, rakyat butuh infrastruktur itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyebut Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kerusakan jalan terparah jika dibandingkan dengan daerah lain.

Baca juga: Edy Rahmayadi Minta Maaf Banyak Jalan Rusak Belum Diperbaiki: Jangan Saling Menyalahkan

Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau kerusakan jalan di ruas Jalan Gunting Saga yang berada di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (17/5/2023).

Jokowi mengatakan, perbaikan kerusakan jalan di Sumatera Utara akan dibagi pengerjaannya, yakni ada kerusakan yang akan diperbaiki pemerintah pusat, serta bagian kerusakan yang diperbaiki oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten atau kota.

"Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," tambah Kepala Negara.