Kritik Seleksi PPPK Berbasis IT, Dedi Mulyadi: Orang yang Rajin Sering Tersingkir karena Proses Digitalisasi

KOMPAS.com - Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, mempertanyakan soal proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPL/P3K) yang berbasis IT. Padahal, menurutnya, tidak semua pekerjaan berhubungan dengan komputer.

Pernyataan itu dilontarkan Dedi Mulyadi saat memimpin kunjungan kerja ke Balai PPIKHL Wilayah Sumatera dalam rangka penanggulangan dan kesiapan dalam kebakaran hutan dan lahan menghadapi El Nino.

Dedi menilai, penerimaan PPPK cukup berbekal rekomendasi dan penilaian dari atasan terhadap bawahan yang dianggap rajin dan loyal dalam bekerja.

“Kan tidak semua bisa dinilai dari apa yang mereka kerjakan di depan layar komputer dong. Sering terjadi orang yang rajin, tersingkir hanya karena dia tidak memahami proses digitalisasi. Lalu kenapa mereka harus seleksi P3K berbasis IT?,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com pada Jumat (7/7/2023).

Baca juga: Hadiri Acara Jemput Kemenangan Prabowo, Dedi Mulyadi: Jangan Ada Ketegangan Jelang Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu meyakini, para pekerja lapangan seperti petugas pemadam api dan penjaga hutan akan kesusahan jika harus menempuh seleksi di depan komputer.

Sampaikan aspirasi penjaga hutan

Usai kunjungan tersebut, Dedi mengatakan, dia baru mengetahui bahwa mayoritas petugas yang siaga memadamkan kebakaran dan menjaga hutan merupakan pegawai berstatus kontrak dengan gaji sebesar Rp 3 juta per bulan serta uang patroli Rp 150 ribu per minggu.

Selain itu, dia menambahkan, untuk bertugas di dua provinsi, yakni Sumatera Selatan dan Lampung, petugas hanya memiliki empat mobil pemadam dan 10 motor patroli. Padahal luas areal hutan di dua provinsi tersebut mencapai ratusan hingga jutaan hektare.

"Padahal uang dari hasil hutan seperti sawit dan kayu itu besar. Masa dari sekian triliun tidak bisa membeli peralatan tambahan. Idealnya per 100 hektare ada 1 unit mobil pemadam," ujar Dedi.

Menurutnya, kondisi semacam ini sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, jika belum ada kejadian semua terabaikan dan tidak ada yang siaga, tetapi setelah terjadi sesuatu dan viral, semua baru bersuara dengan argumen masing-masing.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Anggaran Penanganan Stunting dan Kemiskinan Habis untuk Biaya Perjalanan dan Sewa Hotel

“Jadi saya minta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan penanganan problem bencana lainnya," ucap Dedi Mulyadi.

"Karena sektor kehutanan punya fungsi dan peran yang sangat tinggi selain ekologi juga ekonomi,” imbuhnya.

Dedi menegaskan, Kemenkeu harus melihat prioritas yang dilakukan dalam menjaga hutan di Indonesia, mulai dari patroli, peralatan, serta kesejahteraan petugas.

Jangan sampai, dia melanjutkan, sektor kehutanan mengalami masalah besar yang disebabkan lemahnya manajemen SDM dan teknologi.

“Bayangkan tadi itu kalau ada kebakaran hutan, petugas bisa menempuh jarak 8 jam perjalanan dari pos terdekat,” pungkasnya.