Didemo Emak-emak Warga Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Jangan Cemas...

KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia disambut aksi unjuk rasa warga Rempang saat berkunjung di depan Masjid Al-Ihsan Tanjung Banun, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Saat itu warga membentangkan poster bertuliskan 'Kami menolak relokasi/digeser', 'Kami menolak kekerasan dan segala intimidasi'.

Lalu juga ada tulisan 'Sembulang kampung bersejarah, kami ingin tetap di kampung kami'. Saat itu Bahlil sempat mendengar dan berdialog dengan para warga yang didominasi para ibu.

Baca juga: Relokasi Warga Rempang Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga Pangan di Batam

"Jangan cemas, pemerintah akan mencari tempat baru untuk relokasi. Agar masyarakat yang mata pencarian sebagai nelayan, lebih dekat dengan pantai," kata Bahlil, Sabtu (7/10/2023).

"Sudah ya bu, aspirasinya sudah saya terima," tambah Bahlil seraya mengambil poster yang dipegang pendemo.

Baca juga: Pengosongan Pulau Rempang Ditunda, Warga: Apakah Tidak Bisa Setop Masalah Penggusuran Ini?

Sebagai informasi, saat itu Bahlil sedang mendatangi acara sosialisasi relokasi Pulang Rempang bersama rombongan BP Batam dan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) ke Tanjung Banon Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepri.

"Makanya kemarin saya pastikan, apa yang disampaikan pemerintah, insya Allah akan diwujudkan semua," tegas Bahlil.

Menurutnya, saat ini sudah masuk 70 persen warga Pasir Panjang setuju untuk dilakukan pergeseran.

"Alhamdulillah, dari 900 kepala keluarga (KK) yang ada, kurang lebih sudah 341 KK yang sudah secara sukarela mau menyampaikan pergeseran," ungkap Bahlil.

Harapan warga

DOK HUMAS BP BATAM Pemindahan warga yang terdampak pengembangan kawasan industri Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Galang, Batam, Keplauan Riau (Kepri) terus membuahkan hasil. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam M Rudi menjalin silaturahmi bersama masyarakat di Sembulang Tanjung, Kelurahan Sembulang.

Sementara itu, salah satu warga yang turut dalam aksi itu menjelaskan alasan mengapa warga menolak direlokasi.

Jamila dan warga lainnya mengaku masih belum yakin sepenuhnya dengan janji pemerintah. Sebab tak sedikit masyarakat jadi korban kebijakan pemerintah.

"Kami minta kepastian hukum, kami tidak mau begitu presidennya ganti, status kami malah tidak pasti," tutur Mila.

Hal itu serupa dengan yang diungkapkan Fatimah, warg lainnya. dirinya mendesak pemerintah memberi kejelasan hitam di atas putih dari perjanjian relokasi atau pergeseran ini agar ke depan nasib masyarakat Tanjung Banun, Pulau Rempang, agar tidak terabaikan.

"Jadi, sekali lagi kami minta kepastian hukum dari janji-janji yang diutarakan pemerintah," tegas Bu Fat.

(Penulis: Hadi Maulana | Editor: Reni Susanti )