Terjerat Korupsi, Eks Direktur Keuangan RSUP Adam Malik Medan Ditahan

MEDAN, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Medan menahan mantan Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan, Mangapul Bakara, Selasa (2/4/2024).

Dia diduga terlibat korupsi pengelolaan keuangan negara pada badan layanan umum (BLU) RSUP Adam Malik, senilai Rp 8.059.455.203

Mangapul merupakan tersangka kedua, setelah sebelumnya, Rabu (27/3/2024), kejaksaan menahan dan menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran BLU RSUP Adam Malik Medan, Ardiansyah Daulay, sebagai tersangka.

Baca juga: Dinilai Tak Penuhi Unsur Pidana, 5 Petinggi PT Bukit Asam Bebas dari Kasus Korupsi

Kepala Kejari Medan Muttaqin Harahap mengatakan, uang yang dikorupsi berasal dari anggaran RSUP Adam Malik tahun 2018. Di mana saat itu, kedua tersangka masih menjabat.

"Modus perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Mangapul Bakara, bersama dengan saudara Ardriansyah Daulay adalah memungut pajak (RSUP Adam Malik) namun tidak disetorkan ke kas negara," ujar Muttaqin di Kejari Medan, Selasa (2/4/2024).

"Selain itu juga tidak membayarkan terhadap 12 transaksi yang telah dicatat telah dibayar pada BKU tahun 2018, kepada pihak ketiga yang mana seluruh dana BLU tersebut disinyalir digunakan oleh tersangka Mangapul Bakara dan Ardriansyah Daulay untuk kebutuhan pribadi," tambah Muttaqin.

Baca juga: Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Selanjutnya, berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian Rp 8.059.455.203.

Kemudian untuk proses hukum lebih lanjut, Mangapul ditahan selama 20 hari ke depan, sejak hari ini di Rumah Tahanan Klas 1 Tanjung Gusta, Medan.

Adapun pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.