Sederet Fakta KLB Demokrat, Diwarnai Bentrokan, Pidato Moeldoko Usai Jadi Ketum hingga Sikap Daerah

Bentrokan mewarnai KLB yang masih menjadi polemik di internal tubuh Partai Demokrat tersebut.

KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang menyaingi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Melansir Kompas TV, dalam pidatonya Moeldoko menyebut KLB telah sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Berikut sejumlah fakta dari KLB Demokrat di Sibolangit:

Dikutip dari Tribun Medan, massa pendukung KLB yang mengetahui keberadaan massa Herri Zulkarnain langsung keluar dari hotel.

Saat diminta membubarkan diri, Herri dan massanya melawan dengan menendang pembatas besi di SPBU.

Massa pendukung KLB kemudian menyerang Herri dan kawan-kawan dengan menggunakan besi dan kayu.

Sejumlah orang terluka akibat kejadian itu.

"Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh Ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang massa dari hotel menyerang kami," kata salah satu anggota Partai Demokrat pimpinan Herri Zulkarnain.

Beberapa tokoh yang hadir, Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, Darmizal, dan Nazaruddin.

Sementara Moeldoko yang digadang-gadang menjadi ketua umum belum hadir.

KLB pun dimulai dengan dipimpin oleh Jhoni Allen Marbun.

Sementara Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Menetapkan Dr H Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Jhoni Allen dalam siaran langsung di Kompas TV, Jumat sore.

Moeldoko pun memberi respons penetapan itu melalui sambungan telepon.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon.

"Ini adalah pidato politik pertama saya, dalam upaya menjaga demokrasi di Indonesia," ungkap Moeldoko, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia menyebut KLB dilakukan sesuai AD/ART partai.

"Yaitu Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang di AD/ART," ungkap Moeldoko.

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian telah meminta saya menjadi Ketua Umum Demokrat, itu saya apresiasi, dan itu saya terima," ungkap Moeldoko.

Dia mengajak seluruh seluruh kader untuk bersama-sama meraih kembali kejayaan Demokrat.

"Tidak ada yang tertinggal, semuanya kita bersatu padu, kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersama," ungkap Moeldoko.

Di Jawa Tengah, 35 DPC akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang dibuka pada Sabtu (6/3/2021).

Rakorda itu merupakan bentuk pernyataan sikap seluruh pengurus beserta kadernya yang masih loyal terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti menampik jika ada ketua DPD atau DPC Partai Demokrat Jateng yang hadir dalam KLB itu.

"Itu bukan kami. Bohong itu semua. Yang jelas kami di sini kompak baik Ketua DPD, DPC Partai Demokrat akan mengadakan Rakorda yang Insya Allah akan dibuka besok (Sabtu) yang akan dihadiri seluruh fraksi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota dari Jateng," jelasnya.

Melansir Antara, di Jawa Barat, DPD Partai Demokrat menyerukan delegitimasi KLB.

"Kami para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," tutur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya, seperti dilansir dari Antara.

Upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partainya akan memberi pesan kuat bahwa KLB yang diselenggarakan abal-abal.

"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah 'abal-abal' dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar itu.

Ia menegaskan, ada surat pernyataan resmi bahwa Ketua DPD dan Ketua DPC se-Jawa Barat sebagai pemilik suara sah tidak memberikan kuasa atau mewakilkan siapa pun hadir dalam KLB.

"Surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompol politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta salinan dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut," kata dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Mei Leandha, Riska Farasonalia | Editor : Abba Gabrillin, Teuku Muhammad Valdy Arief), Kompas TV, Tribun Medan, Antara