Curhat ke Sofyan Djalil, Edy Rahmayadi Sebut Konflik Tanah Bikin Proyek Bendungan di Sumut Tak Jalan

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengakui sampai kini konflik tanah di Sumut masih sangat tinggi.

Hal itu disampaikan Edy kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A Djalil saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin di rumah dinas gubernur di Medan, Selasa (28/12/2021).

Konfik tanah di Sumut, jugalah yang menyebabkan banyak sekali proyek pembangunan yang lambat atau bahkan tak jalan.

Salah satunya, program pembangunan tujuh bendungan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak 2014 lalu.

Edy mengatakan, dari tujuh bendungan yang direncanakan pemerintah pusat, baru satu yang terealisasi, yaitu Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang.

"Ada enam bendungan lagi yang saat ini tidak bisa dilaksanakan, terkendala persoalan tanah, begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut," kata Edy.

Edy membandingkan, daerah-daerah lain yang memiliki lebih banyak bendungan ketimbang Sumut.

Seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.

"Memang bendungan ini sangat bermanfaat, bisa mengairi jutaan hektar pertanian, bisa mencegah banjir, bisa menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih, banyak manfaat dari bendungan itu," katanya.

Edy mengharapkan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa dimulai tahun 2022.

Sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan. Termasuk, untuk mengantisipasi banjir.

Merespons Gubernur Sumut, Menteri Sofyan Djalil siap membantu apa yang dibutuhkan terkait pembangunan bendungan.

Sofyan juga sepakat bahwa Sumut memiliki potensi yang besar untuk dibangun waduk.

"Saya sangat concern (perhatian) dengan waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komitmen bekerja bersama, tidak ada hal yang tidak bisa, kami siap apa saja yang Bapak perintahkan," kata Sofyan.

Namun, ia akan menyeuaikan dana yang tersedia terlebih dahulu. Apabila memadai, maka akan langsung diproses.

"Kadang-kadang ada dana yang disediakan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), sekarang kita cek dulu ada dananya enggak, kalau kita sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya enggak keluar, itu justru lebih buruk dampaknya," ucapnya.

Sofyan memaparkan, semasa Presiden Joko Widodo baru menjabat, Indonesia hanya memiliki 50-an waduk.

Lebih sedikit dari Malaysia yang sudah memiliki 200-an waduk.

"Waktu Pak Jokowi masuk, salah satu programnya adalah memperbanyak waduk, karena dengan waduk ini banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, kalau Pak Menteri PUPR komit membikin waduk, kita akan optimal bekerja, Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini," pungkasnya.