Mendagri hingga Ketua KPK Bahas soal OTT dengan Kepala Daerah di Sumut

Salah satunya Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin.

Dalam rapat virtual yang diikuti oleh Gubernur Sumut Edy Rahmadi, Tito menyayangkan sejumlah kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi.

Tito mengingatkan bahwa OTT terhadap kepala daerah akan berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.

"Tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat," kata Tito dalam rapat virtual yang khusus membahas soal OTT KPK pada Senin (24/1/2022).

Dia mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan korupsi masih merajalela di Indonesia, antara lain biaya politik dan rekrutmen ASN yang masih diwarnai sogokan.

"Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan. Ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. Saya yakin, kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera, korupsi pasti ada," kata Tito.

Tito mengatakan, kepala daerah berperan penting dalam menghapus budaya korupsi.

Salah satunya dimulai dengan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik suap dan pemberian hadiah.

"Di awal tahun ini kita harus komitmen, seluruh pimpinan kepala daerah untuk tidak korupsi," kata Tito.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh kepala daerah untuk mewujudkan tujuan negara, yakni dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

"Saya inginkan, kepala daerah harus saling mendukung dalam mewujudkan tujuan negara. Tidak ada lagi kepala daerah yang tidak sejalan, misalkan bupati dengan gubernur," kata Firli.

Menurut Firli, menurut Firli, berdasarkan kajian KPK, banyak kepala daerah yang korupsi karena membalas jasa sponsor saat pemilihan berlangsung.

"Inilah realitas yang terjadi. Sekecil apa pun nominal yang kita peroleh, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sebesar apa pun yang kita peroleh, tidak akan cukup memenuhi gaya hidup," kata Firli.

Sebelumnya, pada awal tahun ini, KPK telah melakukan serangkaian OTT di sejumlah daerah di Indonesia.

Kepala daerah yang tertangkap KPK yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.