Profil SM Amin Nasution, Pahlawan Nasional dan Gubernur Pertama Sumatera Utara

KOMPAS.com - Sutan Mohammad Amin Nasution atau dikenal SM Amin merupakan Gubernur Pertama Sumatera Utara. Ia ditunjuk Teuku Muhammad Hasan untuk menjadi Gubernur Muda Sumatera Utara. Amin dilantik pada 14 April 1947.

Penunjukan Amin sebagai gubernur dilakukan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Saat itu, pemerintah segera membentuk provinsi dan mengangkat gubernur untuk menjabat di provinsi tersebut.

Provinsi Sumatera sendiri terdiri dari beberapa karesidenan, salah satunya Sumatera Utara.

Pada 17 Januari 1948, ia dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Muda Utara.

Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948, pada 15 April 1948, Provinsi Sumatera dihapuskan. 

Lalu, Karesidenan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan menjadi provinsi.

SM Amin kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 19 Juni 1948.

Selama menjadi gubernur muda, SM Amin mencetak uang daerah untuk Provinsi Sumatera Utara, yaitu Uang Republik Indonesia Sumatera Utara yang resmi keluar pada 1 Maret 1949.

Kebijakan dikeluarkan untuk memperbaiki ekonomi kala itu. Uang tersebut kemudian resmi keluar pada 1 Maret 1949 dengan tanda tangan Amin di atasnya.

SM Amin menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara tidak hanya satu periode. Ia juga menjabat pada 1 Juni 1948 hingga 17 Mei 1949.

Kemudian, ia kembali menjadi Gubernur Sumut pada 23 Oktober 1953 hingga 12 Maret 1956.

Profil SM Amin Nasution

Sutan Mohammad Amin Nasution yang memiliki nama lahir Krueng Raba Nasution adalah politikus sekaligus tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda dan diberi gelar sebagai Pahalwan Nasional.

Ia adalah anak dari Muhammad Taif dan Siti Madinah

SM Amin merupakan keturunan keturunan suku Mandailing yang lahir di Lhoknga, Aceh Besar, Aceh.

Ia menjadi pengacara setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.

Ia lulus dengan gelar Meester in de Rechten (Magister Hukum), pada 16 Juli 1934, ia memulai karirnya sebagai pengacara di Kutaraja, Aceh.

Tujuh tahun kemudian, pasukan Jepang datang menduduki Aceh. Selama masa pendudukan Jepang ini, SM Amin bekerja sebagai hakim di Sigli.

Setahun setelah menjadi hakim, SM Amin dipindahkan sebagai direktur Sekolah Menengah Atas Kutaraja.

Selama waktu tersebut, ia menjadi anggota Partai Indonesia Raya (Parindra)

Pasca kemerdekaan Indonesia, ia terlibat dalam gerakan kemerdekaan, termasuk menjabat sebagai kepala provinsi Sumatera Utara, meskipun dengan nama yang berbeda, serta menjabat sebagai Gubernur Pertama Riau.

Pendidikan SM Amin Nasution 

Pada 1912, SM Amin belajar di Europeesche Lagere School (ELS) atau sekolah dasar Eropa di Sabang. Tiga tahun kemudian, tahun 1915, ia pindah ke ELS di Solok.

Pada 1916, SM Amin kembali pindah sekolah ke ELS di Sibolga dan ELS Tanjung Pinang. SM Amin lulus pada 1918.

Setelah lulus, SM Amin melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran atau STOVIA di Batavia pada 1919.

Selama di STOVIA, SM Amin aktif dalam gerakan kemahasiswaan. Ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond.

SM Amin kemudian memutuskan keluar dari STOVIA pada 1921. Ia lanjut sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, Sekolah Menengah Pertama).

Berkat prestasinya, ia diterima di Algemeene Middelbare School (AMS) di Yogyakarta. SM Amin lulus dari AMS pada pertengahan 1927.

Kemudian, SM Amin melanjutkan sekolah di Rechtschoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia.

Selama bersekolah di sana, SM Amin menjadi salah satu pendiri organisasi Pemuda Indonesia. Organisasi tersebut kemudian menggelar Kongres Pemuda Kedua di Batavia.

Penghargaan SM Amin Nasution 

Pada 16 April 1993, SM Amin wafat di RS Angkatan Laut Indoensia di Jakarta. Ia dimakamkan di TPU Tanah Kusir padad 17 April 1993.

Untuk mengenang perjuangannya, pada 10 November 2020, Presiden Joko widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. (Editor: Nibras Nada Nailufar)

Sumber: kompas.com dan medan.tribunnews.com