Tuntut Upah Sesuai UMK, Puluhan Ibu Menginap di Kantor Disnaker Sumut, Ada yang Bawa Anak

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com - Puluhan karyawan PT W yang didominasi ibu-ibu melakukan unjuk rasa dan aksi menginap di Kantor UPT Disnaker Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar.

Massa menuntut perusahaan yang berdomisili di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumut itu untuk memenuhi upah karyawan sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

Massa mendatangi kantor UPT Disnaker Provinsi Sumut di Jalan Kartini, Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Selasa (8/3/2022)  dan bertahan hingga Rabu (9/3/2022).

Mereka berunjuk rasa memasang tenda dan menginap di Kantor UPT Disnaker Sumut.

"Setiap hari kami kerja, tapi gaji kami kurang dan insentif kami tidak pernah diberikan kepada kami, sampai THR pun tidak ada," kata salah satu pengunjuk rasa Risda Berutu.

Ia mengatakan, sebelumnya para karyawan mengadu ke kantor Disnaker Kabupaten Dairi, namun mereka diminta untuk bersabar.

Selain itu kedatangan mereka pun didasari karena perusahaan yang bergerak dalam pertanian hasil bumi itu melarang mereka masuk kerja.

"Kami disuruh bersabar selama satu minggu. Tapi tidak sampai satu minggu pihak perusahaan tadi pagi menskors kami, dan pihak perusahaan juga bilang sama kami, siapa yang menuntut itu tidak bisa bekerja lagi," katanya.

Tak ada cuti melahirkan

Karyawan lain, Buliher Siahaan mengatakan, selain UMK,  perusahaan juga tidak memberikan cuti melahirkan dan ditemukan ada karyawan tidak terdaftar di BPJS padahal sudah bekerja selama 5 sampai 10 tahun.

Menurut Buliher, jika merujuk UMK Kabupaten Dairi karyawan akan menerima upah sekitar Rp 2,5 juta. Sementara upah yang mereka terima selama ini sekitar Rp 1,8 juta per bulan dan tidak pernah menerima THR.

"Kalau gaji kami hanya Rp 1,8 juta sedangkan upah minimum dari pemerintah Dairi sebesar Rp 2,5 juta dan itu tidak pernah kami terima," katanya.

"Tapi kalau kami lupa untuk fingerprint, kami dihitung tidak bekerja walaupun security-nya mencatat di buku absen dan kami tetap dihitung tidak masuk dan gaji kami dipotong," ungkapnya.

Kepala UPTD Disnaker Sumut, Bangun Nauli Hutagalung mengatakan, ada sekitar 70 karyawan yang gajinya bermasalah dan saat ini diberikan tenggat waktu 14 hari kepada pihak pengusaha untuk menyelesaikannya.

Karena para karyawan tidak sabar, mereka berunjuk rasa hingga melakukan aksi menginap.

“Ada sekitar 70 karyawan dari 180 yang masalah kekurangan gajinya sudah diproses sesuai dengan arahan Dinas Tenaga Kerja Pemprovsu, dan sebenarnya masih tenggang waktu selama 14 hari bagi perusahaan menyelesaikannya. Namun para karyawan tidak sabar. Namun kami tetap menerima mereka menginap di kantor,” ujar Bangun kepada wartawan.

Ia berharap karyawan yang berunjuk rasa agar bersabar hingga proses realisasi dari perusahaan.

"Kita berharap para buruh bersabar menunggu proses realisasi dari perusahaan dan pulang ke rumahnya, karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan anak-anak yang dibawa," tutup Bangun.