Ditemui Edy Rahmayadi, Mahasiswa: Jelaskan Sama Kami Kenapa BBM dan PPN Harus Naik?

MEDAN, KOMPAS.com – Demonstrasi para mahasiswa lintas organisasi dan kampus di Medan, Sumatera Utara (Sumut), berlanjut dengan tuntutan yang sama, Kamis (14/4/2022).

Yaitu menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak goreng, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ibu Kota Nusantara (IKN), menolak penundaan Pemilu, menolak tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo dan semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Ratusan massa berorasi di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumut. Di dalam gedung, para anggota dewan sedang rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Jelaskan sama kami kenapa BBM dan PPN harus naik? Minyak goreng juga ikut-ikutan naik, kami minta agar aparat hukum mengusut tuntas mafia minyak goreng di Sumut,” teriak Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Sumut, Muhammad Tarmizi diamini pimpinan HIMMAH, GMNI, IMM dan KAMMI.

Menurut mereka, berbagai persoalan yang dialami bangsa dan masyarakat saat ini belum menunjukkan arah perbaikan seperti menurunkan harga barang, khususnya kebutuhan pokok.

Mahasiswa sebagai penyampung lidah rakyat harus terus menyampaikan aspirasi agar mendapat solusi.

Usai rapat, Edy langsung menemui massa bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Wakil Ketua DPRD Rahmansyah Sibarani, dan beberapa anggota dewan lainnya.

“Saya apresiasi kalian karena punya kepedulian. Apalagi kalian ini anak-anak saya... Mahasiswa punya kelebihan intelektualitas dan kepekaan melihat situasi dan kenyataan bangsa. Wajar kalau kaum terpelajar kemudian turun ke jalan menyuarakan pendapatnya," kata Edy, Kamis (14/4/2022).

"Dari semua tuntutan, satu yang sudah kita kerjakan. Kita terus mencari penyebab kenapa minyak goreng mahal karena berpengaruh langsung kepada rakyat kita,” tambah Edy.

Dia menilai, apa yang dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya ke lembaga eksekutif maupun legislatif sudah tepat jalurnya.

Meskipun kewenangan menentukan kebijakan ekonomi adalah ranah nasional.

“Tidak ada kewenangan di provinsi untuk menentukan perubahan seperti dalam tuntutan, tapi kita berhak menerima pendapat-pendapat yang akan kita sampaikan dan kita kawal bahwa inilah suara dari Sumatera Utara,” ucap Edy.

Sehari sebelumnya, ratusan mahasiswa memblokade Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan kantor DPRD Medan dan DPRD Sumut.

Menggunakan mobil komando, mereka bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang masuk gedung wakil rakyat yang ditutup.

Baskami Ginting menerima aspirasi massa dan menandatangi pakta integritas sebagai bentuk dukungan konkret.

Massa memberi waktu 2x24 jam agar aspirasi mereka sampai ke Jakarta. Kalau tidak, mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar lagi 

"Tengok ya, saya tanda tangani, ya..." kata Baskami sambil melambaikan kertas yang diterimanya.