Modus Minta THR oleh Ormas, Bobby Nasution: Itu Pungli, Jangan Diberi...

MEDAN, KOMPAS.com - Menjelang Lebaran, praktik-praktik premanisme semakin banyak dan marak.

Wali Kota Medan Bobby Nasution yang jengah dan marah dengan perilaku oknum dan kelompok yang sangat meresahkan masyarakat ini, berulang kali meminta aparat penegak hukum memberi tindakan tegas supaya berefek jera.

Modus klasik yang selalu muncul di saat Idul Fitri adalah permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum atau yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).

Saat dimintai komentarnya usai berbuka puasa di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, Bobby mengingatkan para pelaku usaha agar memberikan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan dan berhak.

"Namanya usaha, berbagi rezeki perlu, tapi lebih perlu lagi melihat kepada siapa diberikan, siapa yang membutuhkan. Saya rasa, permintaan ormas-ormas berkedok THR bukan hanya menjelang Lebaran. Sebelum-sebelumnya juga selalu minta," kata Bobby, Kamis (21/4/2022).

Bobby mengatakan, Pemerintah Kota Medan, TNI-Polri dan kejaksaan, sama-sama ingin menghilangkan kebiasaan di masyarakat tentang pungutan-pungutan liar (pungli) yang tidak diperlukan dan tidak resmi seperti ini.

Ia dan berbagai pihak lainnya ingin memberantas aksi-aksi premanisme yang meresahkan dan mengganggu program yang sedang dijalankan.

"Itu pungli, jangan diberi, harusnya dilaporkan ke kita atau polisi," kata Bobby.

Perbanyak kamera pengintai

Di lokasi berbeda, Pemkot Medan menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli di kantor wali kota Medan.

Tim yang diketuai Nugroho diterima Asisten Administrasi Umum Renward Parapat.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan unsur FKPD Kota Medan dan OPD terkait, Renward mengatakan, pemberantasan segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan amanat reformasi yang hingga kini terus diupayakan.

Salah satu tindakan yang ingin diberantas tuntas adalah pungli.

Para pelaku sangat beragam mulai dari individu, ormas, bahkan dari kalangan pemerintah. Laporan pungli terbanyak yang diterima masyarakat melalui SMS dan media sosial.

Menurut Renward, harus ada penguatan teknologi ICT untuk menampung lebih banyak laporan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti.

"Kita juga harus memperbanyak kamera pengintai yang bisa memantau transaksi mencurigakan di kantor-kantor instansi," katanya.

Wali kota Medan, lanjut Renward, sudah beberapa kali melakukan sidak. Fakta menunjukkan, banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Agar kasus tidak terus terulang, hukuman penonaktifan bahkan pemberhentian langsung kerap dilakukan sebagai shock therapy yang ingin mencoba-coba atau melakukan perbuatan yang sama.

"Jangan ada lagi uang terima kasih dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan, kami ingin setiap ASN Pemkot Medan mampu bekerja dengan ikhlas dari hati, bukan karena ada pamrih demi mendapatkan keuntungan lebih dari pelayanan yang kita berikan," beber dia.

Nugroho mengungkapkan, hal terpenting dalam pemberantasan pungli yakni mengamati rekan-rekan di kabupaten dan kota agar komitmen memberantasnya dan memiliki pemahaman tentang saber pungli.

"Pemahaman saber pungli khususnya di kantor pelayanan publik harus di mulai dari depan, setelah itu baru kita lihat proses pelayanan yang diberikan bertele-tele atau tidak," pungkasnya.