Beda Data BPS dan Pemkot Medan, Wakil Wali Kota: Kasihan Orang yang Membutuhkan Bantuan

Sebab, saat ini data yang dimiliki BPS berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial.

Hal tersebut berdampak bagi masyarakat, apalagi ketika pemerintah pusat menyalurkan bantuan.

"Langkah strategis perlu kita ambil untuk menyamakan data. BPS bisa menggandeng para camat yang lebih mengetahui wilayah dan penduduknya," ungkap Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dalam Sosialisasi Sensus Penduduk Lanjutan 2020, Kamis (26/5/2022).

"Apalagi saat ini akan dilakukan Sensus Penduduk 2020 lanjutan, tentu diperlukan data yang riil. Kita harus hilangkan ego sektoral untuk menyukseskan pendataan ini," lanjut Aulia.

Menurutnya, dari data BPS akan lahir kebijakan pemerintah, salah satunya bantuan dari Kementerian Sosial.

Pertemuan hari ini, dia harapkan menjadi langkah yang baik untuk tidak saling menyalahkan.

"Kasihan orang yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkannya karena informasi yang tidak valid," ujar Aulia.

Kepala BPS Medan Enny Nuryani Nasution menjelaskan, sosialisasi Sensus Penduduk 2020 lanjutan merupakan rangkaian dari program sensus yang telah dilakukan di 2020 untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

Sensus dibagi dua tahapan yakni pendataan penduduk dengan kuesioner sederhana yang telah dilakukan di 2020, dilanjutkan lagi di 2022 dengan kuesioner yang lebih rinci (long form).

Output yang akan dihasilkan dari sensus lanjutan adalah data yang lebih lengkap terkait parameter demografi yakni kelahiran, kematian dan migrasi.

Juga data pendidikan, ketenagakerjaan, disabilitas, perumahan dan informasi penting lainnya untuk menghasilkan indikator kependudukan untuk Sustainable Development Goals (SDGs).

"Saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data sampai 30 Mei. Selanjutnya pengambilan sampel mulai 1-30 Juni. Untuk Kota Medan, wilayah pengambilan sampel di 148 kelurahan dan 927 lingkungan dengan petugas pendataan sebanyak 360 orang," kata Enny.