Soal Rembuk Stunting, Bobby Nasution: Jangan Cuma Seremoni

MEDAN, KOMPAS.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengingatkan agar Rembuk Stunting dan Penandatangan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Medan tidak hanya kegiatan seremonial, harus ditindaklanjuti secara kongkrit.

"Jangan hanya seremoni, cuma menandatangani komitmen, belum ditentukan targetnya. Misal, saat ini ada 550 balita stunting, berapa yang bisa dikurangi di 2023?" kata Bobby, dikutip dalam siaran pers, Kamis (2/6/2022).

Dia juga menekankan penanganan secara terintegrasi dan berbasis data, supaya tidak ada lagi ungkapan: hanya OPD terkait langsung yang menangani. Ditegaskannya, seluruh OPD-OPD di lingkungan Pemkot Medan harus bersinergis menangani stunting.

"Mulai sekarang, jangan ada lagi ungkapan OPD yang berkaitan langsung dan OPD yang tidak berkaitan langsung, semua harus diubah. Jika ingin permasalahan stunting di Kota Medan ini selesai, seluruh OPD harus saling berkolaborasi agar hasilnya optimal," ucapnya.

Stunting, lanjut Bobby, dipengaruhi banyak hal, termasuk kondisi rumah tangga orangtua anak.

Pencegahan dilakukan pada seribu hari pertama dengan mencukupi asupan makanan. Pada 1.000 hari pertama kehidupannya, anak belum dapat memilih makanan sendiri.

Asupan makanan mereka tergantung kondisi orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya.

"Inilah yang menjadi salah dasar semua OPD harus ikut menangani permasalahan stunting di Kota Medan," ucapnya.

Saat menanyai camat Medanbelawan dan lurah Sicanang tentang kondisi stunting di wilayah mereka. Keduanya masih bisa menjawab jumlah kasusnya.

Namun, agak tergagap ketika Bobby bertanya lebih detail soal kelayakan rumah tempat tinggal balita penderita stunting, pekerjaan orangtuanya dan bantuan yang tepat diberikan.

"Data dengan lengkap, pekerjaan orangtua, tempat tinggalnya layak huni atau tidak. Hal-hal seperti itu harus diketahui, jadi tahu persoalannya apa dan bagaimana harus ditangani. Target capaiannya juga harus jelas. Nanti saat saya menanyakan kembali, semua sudah ada," katanya tegas.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Medan sekaligus Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman juga meminta seluruh OPD lebih peka dan jeli terhadap warga yang terdeteksi anaknya menderita stunting.

Mulai dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Koperasi dan UMKM.

"Semua harus dilibatkan. Stunting identik dengan warga ekonomi lemah. Masyarakat yang sudah terdata, bisa diberi bantuan UMKM agar mandiri dan menambah pendapatannya," kata Aulia.

Pada Rembuk Stunting 2022 di Hotel Grand Mercure Medan pada Rabu (31/5/2022), Bobby dan Ketua TP PKK Medan menandatangani surat pernyataan komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Medan.

Selain itu, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah juga ikut menandatangani pernyataan tersebut.

Juga ditandatangani Berita Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Medan 2022 oleh Camat Medanbelawan Subhan Fajri Harahap, Kepala Dinas PKPPR Endar Sutan Lubis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Edliaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Emilia Lubis dan Kepala Bappeda Benny Iskandar.

Di akhir acara, Bobby menyerahkan Surat Keputusan kepada tim audit stunting yaitu dr Christoptoffel DPL Tobing, dr Ichwanul Adenin, dr Anjeli Mery, Evi Berlian, Rahmi Lubis dan dr Esi Emilia.

Pemerintah Kota Medan di 2022, telah menyusun 15 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang dilaksanakan 10 OPD dan 30 kelurahan dengan total anggaran Rp 198 miliar lebih, termasuk dana kelurahan Rp 1,9 miliar lebih.

Khusus untuk 550 balita penderita stunting yang saat ini terdapat di 20 kecamatan, ditetapkan anggaran penanganan sebesar Rp 14 miliar lebih.