Angket Pemakzulan Wali Kota Siantar Diserahkan ke Mahkamah Agung

Hak angket tersebut berisi keputusan memakzulkan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani.

“Iya, pimpinan-pimpinan DPRD-nya aja yang ke Jakarta. Hari ini tadi infonya diserahkan ke Mahkamah Agung,” kata Sekretaris DPRD Siantar Eka Hendra, Senin.

Duduk perkara

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 27 dari 30 Anggota DPRD Pematang Siantar sepakat mengusulkan pemberhentian Wali Kota Susanti dari jabatannya, Senin (20/3/2023).

Susanti dianggap bersalah dalam melakukan rotasi, mutasi, dan demosi ASN pada September 2022.

DPRD Pematang Siantar melalui juru bicara Daud Simanjuntak menyampaikan bahwa wali kota perempuan pertama di Siantar itu terbukti melakukan pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian ASN dari jabatannya.

Salah satu kesalahan Susanti yang disebutkan DPRD adalah memutasi pegawai sebelum waktunya dan mendemosi pegawai tanpa melalui proses sidak etik di inspektorat.

Wali Kota dianggap melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, Perpres Nomor 116 Tahun 2022.

“Kami mengusulkan pemberhentian Wali Kota dari jabatannya. Demikian pernyataan kami selaku pengusul (Panitia Khusus DPRD Pematang Siantar,” kata Daud Simanjuntak, yang merupakan anggota DPRD Siantar dari Fraksi Golkar.

Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga kemudian melakukan voting terhadap anggota DPRD yang setuju dan tidak setuju pemakzulan Susanti Dewayani.

Adapun 27 Anggota DPRD setuju pemakzulan Susanti.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul: Hari Ini Hak Angket Pemakzulan Wali Kota Siantar Diserahkan ke Mahkamah Agung