Upaya Wali Kota Bobby Nasution Membangun Medan, Dimulai dari Infrastruktur, Kini Berbuah Adipura

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan salah satu kota terbesar di Indonesia, Medan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Meski begitu, potensi tersebut belum dimaksimalkan lantaran terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Salah satunya adalah infrastruktur.

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, Pemkot Medan tengah melakukan upaya perbaikan terhadap berbagai sarana infrastruktur yang ada di kota tersebut.

Upaya ini termasuk dalam salah satu dari lima program prioritas yang dicanangkan Bobby sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan pada 2021.

“Sebenarnya, banyak masalah harus diselesaikan dan perbaikan infrastruktur memang jadi salah satu dari program prioritas Pemkot Medan. Terkait jalan raya contohnya, Medan memiliki sekitar 3.000 km jalan dan tadinya tidak sepenuhnya bagus. Saat ini, kami sudah berhasil memperbaiki sekitar 80 persen,” ujar Bobby saat berkunjung ke kantor Kompas.com, Jakarta, Selasa (20/3/2023).

Bobby menambahkan, agar perbaikan infrastruktur berlangsung baik, dia meminta semua pihak yang terlibat dalam upaya tersebut untuk memberikan kinerja maksimal.

Sebagai langkah awal, Bobby membenahi dan mengganti sistem lelang terhadap pengerjaan proyek perbaikan jalan.

“Kami langsung membuat katalog elektronik agar sistem (lelang) jadi transparan. Dari situ, kami bisa menentukan harga dan kualitas material terbaik,” terang Bobby.

Selain jalan, masalah lain yang saat ini dibenahi secara serius oleh Pemkot Medan adalah banjir.

Bobby mengakui, banjir di Medan tidak mudah diatasi karena disebabkan oleh multifaktor.

“Banjir ini banyak penyebabnya, mulai dari luapan sungai hingga masalah drainase. Makanya, penanganannya berbeda dan harus hati-hati. Untuk luapan sungai misalnya, kami juga harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat karena anggaran itu dari pusat,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut Bobby, Pemkot Medan juga telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi dampak dan risiko yang disebabkan oleh banjir.

Salah satunya adalah dengan mengedukasi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar luapan sungai agar lebih waspada saat ketinggian air mulai melebihi batas normal.

“Untuk drainase, kami benahi sistemnya agar lebih praktis lagi. Dari sisi manfaat, kami juga telah ukur agar jadi lebih baik lagi. Namun, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara lebih detail, seperti kolam retensi. Apalagi, Medan kan terus mengalami pembangunan,” katanya.

Bobby menambahkan, semakin banyak pembangunan, area resapan air pun semakin berkurang. Hal ini dapat meningkatkan potensi banjir.

Oleh karena itu, dia ingin pembangunan dikerjakan secara hati-hati dan rinci agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami ingin mencontoh kota besar lain, seperti Palembang yang punya kolam retensi dengan baik. Itu yang belum dimiliki Medan saat ini. Kolam retensi akan segera kami bangun dan sudah diplot agar di masa depan bisa menampung air sungai ataupun hujan. Harus diakui drainase di Medan belum mampu menampung semuanya. Ini salah satu komitmen yang akan kami selesaikan,” jelas Bobby.

Raih Sertifikat Adipura

Selain infrastruktur, penanganan sampah juga menjadi salah satu dari lima program prioritas pada masa kepemimpinan Bobby di Medan.

Keseriusan Bobby dalam mengatasi masalah itu pun dia tunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemkot Medan.

Kebijakan tersebut dibuat karena camat dinilai lebih memahami kondisi di wilayahnya. Dengan begitu, penanganan sampah yang dilakukan bisa lebih efektif dan maksimal.

Selain itu, Bobby juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Medan No 658.5/31.K/VIII/2021 tentang Lokasi Percontohan Kawasan Bebas Sampah di Kota Medan Tahun 2021.

Dua kebijakan tersebut berbuah manis. Sebab, Kota Medan berhasil mendapatkan Sertifikat Adipura dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK).

Untuk diketahui, Sertifikat Adipura diberikan kepada kota atau kabupaten yang memiliki peningkatan nilai lebih dari tiga poin dari nilai tahun sebelumnya.

“Dibilang sudah baik 100 persen jelas belum. Sertifikat Adipura ini menunjukkan bahwa Kota Medan sudah cukup mengalami perbaikan. Dulu, Medan kerap dibilang sebagai kota terjorok dan itu betul. Namun, itu tahun berapa? Kalau 2022, kami ada bukti Sertifikat Adipura dari Kementerian LHK,” paparnya.

Bobby menambahkan, raihan Sertifikat Adipura, salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan Pemkot Medan yang tidak lagi menggunakan sistem open dumping pada tempat pembuangan akhir (TPA).

Sebagai informasi, pada open dumping, sampah di TPA akan dibuang begitu saja tanpa ada perlakuan apa pun. Sistem ini pun dinilai mengganggu lingkungan.

“Kami sudah ikuti standar nasional dan menggunakan sistem sanitary landfill. Ini sedang tahap pengerjaan dan mudah-mudahan setelah Lebaran, bisa kami fungsikan,” ucap Bobby.

Dengan sistem tersebut, sampah akan dibuang di lokasi cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah lempeng agar air sampah tidak terserap secara langsung ke tanah dan tidak mengakibatkan polusi tanah.

“Kami sedang mengupayakan dan akan bekerja sama dengan pihak asing, seperti Belanda, untuk memaksimalkan sistem tersebut. Kami sedang berusaha agar masalah sampah bisa teratasi dengan baik,” terangnya.