Tolak Kaus Pemberian Jokowi, Ibu-ibu di Bengkulu Minta Presiden Usir Tambang Pasir Besi

KOMPAS.com - Sejumlah perempuan asal Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mendekati mobil Presiden Jokowi yang hendak menuju SMKN 1 Bengkulu, pada Kamis (20/7/2023).

Para perempuan itu nekat menerobos barikade Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) demi bisa mengadukan kasus tambang pasir besi yang diduga ilegal di wilayahnya kepada Presiden Jokowi.

Salah satu perempuan yang ikut serta dalam aksi itu, Eldi Neti, mengaku bahwa dia dan beberapa ibu lainnya telah menunggu kedatangan presiden di pinggir jalan dekat SMKN 1 Bengkulu.

Ketika iring-iringan mobil presiden melintas, Eldi dan warga lainnya langsung mendekat. Saat itu, dia mengatakan, Jokowi sempat akan memberikan kaus kepadanya, namun pemberian itu ditolaknya.

"Sempat ditawari Pak Jokowi kaus, tapi saya tolak, karena saya ketemu Bapak Jokowi ingin minta tolong usir tambang pasir besi yang merusak di wilayah desa kami," kata Eldi, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Kamis (20/7/2023).

Mendengar aduannya, Eldi menyampaikan, Jokowi langsung meminta ajudannya mendata identitas serta nama perusahaan tambang yang diadukannya.

"Alhamdulillah, setelah saya dengan ibu-ibu yang lain berusaha, saya perwakilan ibu-ibu bisa bertemu langsung dengan Bapak Jokowi," ujar Eldi.

"Saya minta tolong usir tambang pasir besi yang merusak di dusun kami. Tadi Bapak Jokowi menanyakan nama perusahaan, alamat, menanyakan nama saya, dan sempat mencatat nomor HP saya," imbuhnya.

Jokowi kunjungi Seluma

Presiden Jokowi diagendakan akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Seluma, Bengkulu, pada hari ini, Jumat (21/7/2023) siang.

Jelang kunjungan tersebut, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma mengeluarkan surat imbauan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar tak melayani pembelian solar untuk truk agar tak terjadi kemacetan.

Selain kepada SPBU, Pemkab Seluma juga mengimbau kepada perusahaan perkebunan untuk menghentikan sementara operasional truk.

"Untuk perusahaan perkebunan ini kami minta menghentikan sementara operasional truk pengangkut TBS. Intinya sama, untuk mencegah terjadinya kemacetan saat kunker Pak Presiden," kata Kabag Ekonomi Setda Seluma Faisal Serahan dikutip dari TribunBengkulu.com, Jumat (21/7/2023).

"Imbauan ini berlaku besok (21/7/2023) mulai pagi, sampai kunker Pak Presiden selesai di Kabupaten Seluma. Jadi mohon pengertian, baik dari pihak SPBU maupun perusahaan perkebunan dan CPO," katanya.

Konflik warga dengan perusahaan tambang ilegal

Konflik warga Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu, dengan perusahaan tambang pasir besi ilegal di wilayahnya telah berlangsung cukup lama.

Ratusan warga berunjuk di rasa Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (4/7/2022), untuk menolak aktivitas pertambangan di wilayahnya.

Salah satu warga yang berorasi, Cail menyatakan, penolakan tambang pasir besi terjadi sejak tahun tahun 1972/1973, tahun 2010, dan sekarang.

Dia menegaskan, penolakan itu dilandasi kesadaran soal dampak aktivitas pertambangan pasir besi terhadap ruang hidup rakyat.

"Wilayah yang akan dieksploitasi oleh pertambangan pasir besi seluas 164 hektar, 350 meter mengarah ke laut dan 350 meter mengarah ke daratan dari garis pantai pesisir barat Kabupaten Seluma," beber Cail.

Menurutnya, hal ini akan menambah ancaman nyata terhadap ruang hidup rakyat, karena secara administrasi, wilayah itu dikategorikan rawan bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu.

Cail menambahkan, wilayah yang akan dieksploitasi tambang pasir besi merupakan kawasan hutan konservasi yang notabane merupakan Sabuk Hijau pengaman dari bencana ekologis.

Selain itu, pesisir dan laut Kabupaten Seluma merupakan sumber utama mata pencarian masyarakat sejak zaman nenek moyang.

Tanggapan Pemprov Bengkulu

Menanggapi aspirasi masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendukung penyelesaian sengketa akibat aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah melalui pesan suara yang disampaikan Plh Sekda Pemprov Bengkulu Fachriza memastikan adanya temuan pelanggaran perusahaan tambang tersebut.

"Saya berikan dukungan permintaan kita untuk menghentikan aktivitas bahkan dicabut izin tambangnya," tutur Rohidin.

"Karena di satu sisi kita wajib menyelamatkan lingkungan Bengkulu untuk melindungi masyarakat dan masa depan yang akan datang, tapi di sisi lain kita tidak boleh menghambat investasi untuk mengeksplorasi SDA yang ada," sambungnya.

Sempat berhenti beroperasi

Perusahaan tambang biji besi PT Faminglevto Bakti Abadi sempat berhenti beroperasi pasca terbitnya surat imbauan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

Akan tetapi, tak lama berselang, perusahaan itu kembali beroperasi melakukan aktivitas pertambangan di Desa Pasar Seluma.

"Setelah kami cek bersama warga lainnya ternyata memang sudah kembali beroperasi, terbukti dengan masuknya kembali dua alat berat ke lokasi tambang," ungkap salah satu perwakilan masyarakat, Iyon Nahadi, Minggu (11/12/2022), dikutip dari Antara, Jumat (21/7/2023).

"Sebelumnya memang sempat tidak ada aktivitas. Hari ini warga melihat sudah ada dua unit alat berat di lokasi," tambahnya.

Menurut Iyon, upaya penolakan aktivitas tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma sudah begitu panjang. Bahkan, perwakilan masyarakat telah mendatangi sejumlah kementerian terkait agar tidak mengeluarkan izin pada perusahaan tersebut.

Hanya saja, hingga kini pemerintah pusat belum juga memberikan kepastian terhadap tuntutan masyarakat.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Bengkulu, Firmansyah | Editor: Michael Hangga Wismabrata, Reni Susanti), Tribun Bengkulu, Antara