Kaesang Ingatkan Bobby agar Jangan Korupsi

Menurutnya, Medan identik dengan kasus korupsi, di mana pejabat dan wali kotanya beberapa kali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selama ini Medan terkenal dengan OTT (operasi tangkap tangan), baik itu wali kotanya atau siapa pun pasti terkenal dengan itu. (Wali kotanya) diganti (karena) OTT, diganti (lagi karena) OTT," ujar Kaesang saat bertemu dengan komunitas Tionghoa di Cafe Srikandi, Kota Medan, Minggu (12/11/2023), dalam kegiatan safari politik.

Kaesang juga mengatakan, selama dipimpin Bobby, pembangunan di Kota Medan banyak berkembang.

Namun, dia juga berharap agar nasib kakak iparnya itu tidak sama dengan wali kota sebelumnya.

"Jadi saya berharap, saya juga selalu menyampaikan pesan kepada kakak ipar saya, jangan sampai melakukan hal yang kurang baik tersebut," ujarnya.

Kaesang juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota komunitas Tionghoa yang telah memberi kesempatan kepada Bobby untuk menjadi Wali Kota Medan.

"Kepada bapak ibu semuanya yang di sini, yang dulu di pilkada periode sebelumnya sudah membantu dan men-support kakak ipar saya dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi Wali Kota Medan," ujarnya.

Anak Presiden Jok Widodo ini juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politiknya di pemilihan presiden mendatang.

"Kami di sini silaturahmi kepada bapak dan ibu di sini, saya ingin mengajak untuk semuanya sanak saudara, ngajak tetangganya, untuk datang ke TPS di Pemilu 14 Februari 2024," ujar Kaesang.

Kaesang tidak mempersoalkan pilihan presiden masyarakat yang berbeda karena semua tergantung hati masing-masing.

"Saya enggak minta untuk bapak, ibu, untuk memilih Pak Ganjar, Prabowo, Pak Anies. Monggo, itu silakan pilihan hati masing masing. Cuma kalau di PSI, kami sudah deklarasikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Dalam catatan Kompas.com, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005, sudah tiga Wali Kota Medan tersandung korupsi.

Kasus pertama menjerat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2005, Abdilah dan Ramli.

Mereka ditangkap KPK pada tahun 2008 atas korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD dengan total kerugian negara Rp 29,69 miliar.

Wali Kota Medan selanjutnya Rahudman Harahap terpilih tahun 2010 dan ditangkap KPK pada 2013 atas kasus korupsi tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa dan saat menjabat Sekertaris Daerah Tapanuli Selatan dengan kerugian negara Rp 1,5 ,iliar.

Terakhir, Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan yang terpilih pada tahun 2015 ini ditangkap KPK pada Oktober 2019.

Dia terjerat kasus korupsi menerima suap dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Medan dengan total Rp 2,15 miliar.