Banyak Kampus Kritik Jokowi, Bobby Sebut Masukan Harusnya Tak Hanya soal Politik

MEDAN, KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menanggapi sivitas akademika beberapa perguruan tinggi atau kampus yang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait situasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Bobby menganggap, kritikan tersebut sebagai masukan. Namun menurutnya, kritikan tersebut seharusnya tidak serta merta membahas soal politik saja.

"Memberi masukan (ke presiden) yang pasti tentunya masukan yang diberikan harus konsisten, harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya urusan politik, tapi juga urusan yang lain," ujar menantu presiden Jokowi ini, saat diwawancarai wartawan di Stadion Teladan, Kota Medan, Selasa (6/2/2023).

Apalagi, sambung Bobby, masukan-masukan dari para akademisi juga sangat perlu dalam proses pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

"Kampus itu tentunya salah satu lembaga pentahelix yang kita gunakan untuk pembangunan. Tentunya peran kampus, memberi peran secara langsung baik di lapangan pada sumber daya manusia kita, anak-anak kita," ucapnya.

"Ini sangat perlu dan juga hari ini (para akademisi) memberi suara, pandangan, ya silahkan gak ada salahnya saya rasa, silahkan saja," tambah Bobby.

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika memberikan kritik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sejumlah kampus tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (2/2/2024), Universitas Islam Indonesia (UII) Kamis (1/2/2024), kemudian Universitas Indonesia (UI) berbarengan dengan UGM.

Disusul Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Teranyar Universitas Sumatera Utara (USU) juga menyampaikan kritikan serupa pada Senin (5/2/2024).

Ada 3 poin kritikan yang dibacakan Guru Besar Fakultas Teknik USU, Prof Nurlisa Ginting, yakni: 

Pertama, Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Kedua, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur, adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketiga, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja secara profesional dan maksimal.