Salin Artikel

Protes Digaji Rp 1,5 Juta selama 9 Tahun, Petugas Kebersihan di Siantar Ancam Mogok Kerja

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang menyebut, tuntutan itu tak mudah direalisasi mengingat kemampuan keuangan daerah.

Seorang petugas kebersihan, Masron Butarbutar, mengatakan, selama 9 tahun upah petugas kebersihan lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerima Rp 1.500.000 ditambah uang puding Rp 19.000 per bulan.

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan jargon program kebersihan Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani, yaitu LISA (Lihat Sampah Ambil).

Namun sebaliknya, kata dia, Wali kota baik DPRD Pematangsiantar tidak pernah peduli dengan nasib petugas kebersihan.

“Kita semua tahu harga bahan pokok semuanya naik. Apalagi kalau kita punya anak misal lima atau tiga orang, uang segitu itu mana cukup,” kata Masron kepada KOMPAS.com ditemui seusai unjuk rasa damai di Jalan Merdeka Pematangsiantar, Jumat (8/3/2024).

Dikatakan Masron, jumlah petugas kebersihan saat ini lebih dari 250 orang, terdiri dari sopir dan awak Truk sampah.

Adapun upah yang diterima petugas kebersihan itu jauh dari UMR. Masron bilang pekerjaan itu juga beresiko terserang penyakit karena bergelut dengan sampah dan bau busuk.

“Kami keliling dengan rute yang telah ditentukan. Kerjanya ada yang pagi jam 05.00 WIB sampai 08.00 WIB terus sore pukul 18.00 WIB sampai 22.00 WIB,” ucapnya.

Ia juga heran, seragam maupun peralatan kebersihan semisal keranjang dan garpu terkadang mereka beli sendiri. Begitu juga baju hijau bertuliskan LISA (Lihat Sampah Ambil) yang mereka pakai sudah lusuh tak tergantikan dengan yang baru.

“Kota Pematangsiantar itu bisa bersih, sehat dan udaranya segar gara gara petugas kebersihan. Masa tega Wali Kota tutup mata melihat kami,” sebutnya.


Utang puding

Selain gaji pokok dan BPJS Kesehatan, petugas kebersihan menerima uang puding sebesar Rp 20.000 per bulan. Dua tahun terakhir jumlah berkurang menjadi Rp 19.000.

Apeng, petugas kebersihan selama empat tahun mengatakan, pemerintah beralasan menurunkan uang puding berdasarkan regulasi yang mereka tidak ketahui.

“Dari dua puluh ribu jadi sembilan belas ribu, kurang seribu. Uang segitu bisa beli apa? kan nggak mungkin dibawa ke rumah,” ucapnya.

Dikatakan Apeng, uang puding itu diberikan sebagai penunjang namun sama sekali tidak mencukupi. Begitu juga dengan THR yang tidak genap 1 bulan gaji. Apeng sering berutang di warung kalau ia butuh asupan gizi tambahan.

“Pagi hari kalau kami mau puding ngutang dulu lah. Kalau minum jamu kami ngutang dulu, gajian baru kami bayar,” ucapnya.

Padahal, kata Apeng, berkat kerja keras petugas kebersihan, Kota Pematangsiantar pernah mendapat gelar Kota Adipura.

Unjuk rasa

Saat unjuk rasa di Balai kota, massa dari petugas kebersihan menuntut kenaikan upah, THR satu bulan gaji penuh dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam orasinya, Masron mengatakan tuntutan itu masih manusiawi.

Petugas kebersihan perlu jaminan hari tua karena selama ini bergelut dengan sampah dan rentan penyakit. “Suara ini murni dari petugas kebersihan,” katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Junaedi Antonius Sitanggang turun menemui massa karena Wali Kota Susanti Dewayani berhalangan hadir.

Saat berdialog, Junaidi justru menuding petugas kebersihan mendapat tip saat mengangkut sampah dari rumah warga.

Ia bilang tenaga kebersihan juga mendapatkan uang ekstra puding sehingga memperoleh Rp 2,1 Juta per bulan.

Pernyataan itu spontan membuat petugas kebersihan geram. Sempat terjadi adu mulut dan massa meminta Wali Kota turun menemui mereka.

“Apa yang disampaikan pada dasarnya tidak bisa direalisasi begitu saja karena ada mekanismenya. Soal kenaikan gaji harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Junaedi.

Petugas kebersihan lainnya, Tapijem, mengatakan, aksi unjuk rasa ini berujung pemogokan kerja jika Wali Kota Pematangsiantar tidak memanggil mereka untuk berdialog.

Menurutnya, petugas kebersihan telah datang menyampaikan aspirasi dengan damai, kini giliran Wali Kota harus memanggil mereka.

“Mogok kerja lah sampai hari Rabu ini,” ketus petugas kebersihan selama 14 Tahun itu.

https://medan.kompas.com/read/2024/03/08/175653678/protes-digaji-rp-15-juta-selama-9-tahun-petugas-kebersihan-di-siantar-ancam

Terkini Lainnya

Dukung Konservasi, Bulog Kembangkan Jambu Air Camplong di Sampang
Dukung Konservasi, Bulog Kembangkan Jambu Air Camplong di Sampang
Regional
Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Regional
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com