Demo Tolak Mafia Tanah di Kantor Gubernur Sumut Ricuh: Jangan Buat Marah Rakyat...

KOMPAS.com - Kericuhan terjadi saat aksi massa dari Aliansi Masyarakat Adat dan Petani di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (10/6/2024). 

Massa emosi usai mengetahui Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin tidak menjumpai mereka. 

Saat itu peserta aksi langsung memanjat pagar dan melempari polisi dan Satpol PP dengan botol air mineral. Polisi lalu menghalau aksi anarkis massa. 

"Pak polisi ingat jangan buat marah rakyat," ujar salah seorang koordinator aksi di mobil komando mereka.

Suasana yang memanas sempat reda saat Staf Biro Umum Pemprovsu, Ngadimin menemui mereka. Namun peserta aksi menolaknya dan tetap mendesak ingin bertemu Hassanudin. 

"Itu lah (Pj Gubernur Sumut) surat sudah masuk 4 hari lalu. Dia sudah tahu mau turun aksi ini, dia lari. Itu kurang hajar, tidak bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin," kata koordinator aksi, Muhammad Darul Yusuf.

Tuntutan massa tolak mafia tanah

Darul menjelaskan, masyarakat adat dan petani telah tinggal puluhan tahun di tanah dari Kabupaten Labuhanbatu hingga Hamparan Perak, Deli Serdang. 

Namun saat ini tiba-tiba mereka terancam digusur karena tanah-tanah mereka akan dirampas mafia tanah.

Peserta aksi memohon keadilan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah itu. 

"Kepada Pak Presiden Jokowi keluarkan sertifikat atas tanah yang kami kuasai. Itu janji kalian sebelum juta hektar sertifikat, ini diviral kan, saya bertanggung jawab, saya dulu pendukung Jokowi," kata Darul. 

Sementara itu, Ngadimin saat diwawancara mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut. 

"Kita membahas persoalan apa yang terjadi, bisa diambil alternatif kebijakan. Kita hanya menampung aspirasi mereka, permintaan mereka terkait permasalahan mereka hadapi. Kita akan dalami persoalan ini dan ditindaklanjuti," ungkap Ngadimin.

Berikut ini poin-poin tuntutan para peserta aksi: 

1. Mendesak Pemprov Sumut konsisten melaksanakan keputusan pemerintah no 592.17321- 70/2/83 perihal penyelesaian redistribusi tanah obyek landreform yang telah dikeluarkan dari areal hak guna usaha PTPN- IX seluas 7.475,1180 hektar di Deli Serdang dan 2,609,8820 hektar di Kabupaten Langkat untuk para petani.
2. Mendesak kementerian BUMN, Erick Thohir agar memeriksa seluruh aset-aset negara yang dikelola PTPN II, yang disinyalir, banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan para pihak pengembang.
3. Masyarakat adat dan petani mengimbau pemilik-pemilik modal asing agar hengkang dari tanah mereka duduki selama ini.
4. Masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan Polri mengutamakan melindungi masyarakat bumiputera.
5. Massa aksi mendesak Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo segera membuat Keppres untuk melindungi tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah puluhan tahun dihuni dan dikelola.
6. Massa aksi juga mendesak KPK agar mengusut PTPN II dan Nusa Dua Propertindo (NIDP) atas pengalihan lahan-lahan kepada pihak pengembang.
7. Massa juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan sertifikat pada petani, yang sudah puluhan tahun mengelola tanah. Tanah tersebut mereka tempati.  
8. Jokowi segera membubarkan PTPN II dan PTPN I.  
9. Stop pembangunan rumah mewah, yang hanya mengorbankan tanah milik masyarakat adat dan petani.

(Penulis: Rahmat Utomo | Editor: Reni Susanti)