Bobby Sebut Anggaran untuk Wilayah Kecil karena Suara Kalah, Edy Membantahnya

Dalam debat, Bobby menyinggung UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berlaku tahun 2025 yang nantinya kabupaten/kota akan mendapatkan porsi anggaran lebih besar sehingga kebutuhan uang akan terdisribusi sesui dengan dihasilkan wilayahnya masing-masing.

"Selama ini pembagian ada di provinsi dan provinsi punya kewenangan membagi uangnya pada kabupaten/kota yang mohon maaf, sering dijadikan alat politik juga," kata dia.

"Nanti di daerah, mohon maaf misalnya kemarin 2018, ada daerah bapak belum sempat menang di daerah itu uangnya sedikit yang ditansfer ke sana. Ini kami mendapat keluhan," tambah Bobby.

Namun hal tersebut dibantah oleh Edy Rahmayadi yang mengatakan anggaran yang diberikan sesuai dengan kapasitas yang dikerjakan.

"Mantan wali kota dan mantan bupati, saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu pembagian yang mengatur adalah provinsi sesuai dengan kapasitas apa yang dikerjakan," kata dia.

Bukan alasan politik. Program dari bawah bukan top down. Di Kota Medan dan Asahan, selalu terlambat untuk hal itu Ini menjadi persoalan bukan ada urusan Kota Mededan dibagi lebih kecil. Tidak karena program menentukan dana yang yang harus dibagikan ke daerah," tambah Edy.

"Harus itu dipahami. Jangan salah. Untuk itu banyak-banyak belajar dari pada kita berbicara. Jangan diisangkutpautkan dengan politik," ungkap Edy.

Pernyataan Edy disambut oleh Bobby.

"Mohon izin, kami ini dulu saat bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati bapak. Sering juga ikut rapat bersama bapak. Sering juga kadang-kadang kami diabsen pak. Oh ini bupati, di tempat kamu dulu saya kalah lo. Itu pernah bapak sampaikan."

"Wali kota dulu di tempat kamu dulu saya kalah lo. Walaupun dulu waktu bapak cagub, saya belum jadi wali kota Ini cerita kisah nyata yang saya alami saat jadi wali kota," kata Bobby.