Bobby Minta Inspektorat Selidiki Masalah Kekosongan Obat Saraf di RSU Haji Medan

MEDAN, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Selasa (8/4/2025).

Dalam sidak tersebut, Bobby menemukan obat untuk penyakit saraf kosong selama dua pekan.

Menurut Bobby, kekosongan obat disebabkan tidak tersedianya anggaran di pihak rumah sakit untuk melakukan pembelian.

Ia mempertanyakan mekanisme pengadaan obat yang membuat pasien harus menunggu lama.

"Kita tadi melihat mekanismenya saja, obatnya ada yang kosong, ada yang menunggu 2 minggu, ada yang satu bulan. (Penyebabnya) belum ada dananya (membeli obat), kata ibu ini (Direktur RSU Haji, Sri Suarni). Kita hari ini ngecek dulu," ujar Bobby usai sidak.

Bobby menyebut perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui akar permasalahan. Karena itu, ia meminta Inspektorat Sumut turun tangan.

"Harus (ada tindakan), makannya tadi saya bilang ke Inspektorat agar diperiksa (persoalan ini). Terkait obat tadi belum dibayar kata ibu Dirut RSU Haji Medan, karena belum ada dananya," lanjutnya.

Sidak dilakukan Bobby setelah ia mendengar langsung keluhan seorang pasien perempuan yang kesulitan mendapatkan obat saraf sejak dua minggu lalu. Setelah dicek ke bagian farmasi, petugas membenarkan bahwa obat tersebut memang kosong.

Menanggapi temuan itu, Bobby mempertanyakan ke Direktur RSU Haji Medan, Sri Suriani.

"Ibu ini (pasien) sudah 2 minggu obatnya nggak ada, harus menunggu berapa lama lagi? Mekanisme normalnya, (apakah) harus nunggu Gubernur datang baru dapat obat?" katanya.

Sri mengaku belum menerima laporan soal keluhan pasien tersebut. "Saya enggak dapat laporan soal ibu (ini)," ujarnya.

Bobby kemudian menegur Sri dengan nada tinggi. "Ibu gak perlu dapat laporan (semuanya) dari anggota ibu, ibu kan direktur. Makannya mekanismenya gimana (kalau obat tidak ada). Misalnya kalau seminggu tidak dapat obat bagaimana gitu," tegas Bobby.

Seorang staf RSU Haji menjelaskan bahwa obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia di vendor dan biasanya rumah sakit akan berkoordinasi dengan apotek pendamping. Namun, dalam kasus ini koordinasi itu tidak berjalan.

"Ini pasien nunggu 2 minggu tapi (obatnya) tidak ada juga? Mekanismenya diperbaiki ya," ujar Bobby.

Menanggapi permintaan itu, Sri Suriani menyatakan akan melakukan perbaikan. "Izin saya perbaiki, pak," ucapnya.

Sri menjelaskan keterlambatan pengadaan obat terjadi karena rumah sakit masih memiliki utang ke vendor pada 2024. Akibatnya, sistem vendor terkunci sehingga obat tidak bisa dipesan.

"Tahun 2024 kita ada utang terhadap beberapa vendor. Ada beberapa vendor tertentu obatnya hanya pada obat itu, di vendor ini hanya kalau belum membayar sistemnya ter-lock jadi enggak bisa dipesan," ujarnya.

Sri menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Sumut menggunakan skema pembiayaan dengan jaminan klaim BPJS agar pengadaan obat bisa segera dilakukan.

"Skemanya terjadi pembiayaan dari Bank Sumut dengan jaminannya klaim BPJS. Kita dapat uang dulu, kemudian diklaim dari pembayaran BPJS Februari dan Mei 2025," jelasnya.

Ia mengakui bahwa informasi soal pasien yang sudah menunggu lama tidak sepenuhnya sampai ke pejabat pengadaan obat.

"Kami akui informasi bahwa pasien sudah menunggu lama itu tidak semuanya sampai kepada pejabat pengadaan. Kami akui kekurangan kami, sehingga kurang cepat mengantisipasi," kata Sri.

Ia menegaskan akan memperbaiki SOP agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi nanti SOP-nya akan kami pertegas lagi. Sebenarnya SOP-nya sudah ada, tapi mungkin tadi kekurangsigapan petugas dan sebagainya, sehingga informasi (obat) habis tidak tersampaikan," ujarnya.