Massa di Medan Bakar Ban Suarakan Reformasi DPR di Tengah Guyuran Hujan

MEDAN, KOMPAS.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Lapangan Merdeka, Kota Medan, Senin (1/9/2025).

Aksi dimulai sekitar pukul 15.25 WIB, dengan peserta membawa spanduk dan poster yang mengekspresikan keresahan mereka.

Salah satu spanduk yang terlihat bertuliskan, "Reformasi DPR. Negara gagal menjamin kesejahteraan dan kesehatan rakyat."

Untuk menjaga keamanan, massa aksi menggunakan tali untuk melingkari barisan mereka, bertujuan menghindari provokator yang mungkin masuk ke dalam kerumunan.

Setelah berkumpul, massa bergerak mengelilingi Lapangan Merdeka sambil mengumandangkan lagu-lagu nasional.

Meskipun hujan rintik-rintik mengguyur, mereka tetap melanjutkan aksi menuju kantor DPRD Sumatera Utara.

Di lampu merah Jalan Raden Saleh, massa membakar ban sebagai bentuk protes. Sejumlah personel kepolisian dan TNI terlihat memantau situasi di sekitar lokasi.

Sebelumnya, massa aksi AKBAR Sumut juga sempat melakukan unjuk rasa di Jalan Sisingamangaraja pada siang harinya.

Alwan, koordinator aksi menjelaskan, pembakaran ban merupakan simbol kemarahan terhadap arogansi kekuasaan.

"Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, anggota DPR RI justru menikmati kemewahan dari pajak yang dipungut dari rakyat. Mereka diberi penghasilan miliaran rupiah per bulan," ungkap Alwan.

1. Bubarkan DPR dan partai politik, serta bentuk Dewan Rakyat.

2. Batalkan semua kenaikan pajak untuk rakyat, alihkan kepada kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Lakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh di institusi kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional, akuntabel, demokratis, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

4. Usut tuntas kasus pelindas Affan dan adili seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam kematian Affan.

5. Tolak upah murah buruh dan tuntut pemerintah memberikan kesejahteraan bagi kelas pekerja.

6. Hentikan brutalitas kepolisian dan segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang di setiap daerah.

7. Tolak multifungsi TNI dan cabut UU TNI Nomor 2 Tahun 2025.

Setelah membacakan tuntutan, massa mulai bergerak menggunakan angkutan kota menuju Lapangan Merdeka.

"Kami juga menolak upaya pecah belah yang dilakukan oleh negara saat ini. Musuh bersama kita bukan sesama rakyat, melainkan pemerintah yang menciptakan kemarahan di berbagai daerah," tutup Alwan.