TKD Sumut Dipangkas Rp 1,1 Triliun, Bobby Beberkan Nasib Gaji ASN-PPPK

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap realisasi anggaran Pemprov Sumut.

Penyesuaian ini disebabkan oleh pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp 1,1 triliun.

Meskipun terjadi pemotongan anggaran, Bobby memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak akan mempengaruhi penggajian aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Pemotongan atau penyesuaian itu yang pertama kali tidak boleh mengganggu pelayanan dasar. SDM tidak boleh terganggu, termasuk juga penunjangnya, salah satunya gaji dari ASN," ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Regale International Convention Centre, Kota Medan, Kamis (9/10/2025).

Bobby menegaskan, tunjangan bagi para ASN tidak akan terpengaruh oleh pemangkasan dana transfer tersebut.

"Tunjangan juga sudah kita lihat komposisinya, sejauh ini insya Allah aman," tambahnya.

Bobby Minta Kepala Daerah Tingkatkan PAD

Di sisi lain, Gubernur Bobby meminta kepada 33 Kabupaten/Kota di Sumut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal, agar dana yang dipangkas dapat tertutupi.

"Insya Allah (penggajian ASN dan PPPK) aman asal PAD kita juga sesuai (target). Ini kerja keras kita semua, kerja keras dari Bappeda dan semua daerah juga agar PAD-nya sesuai dengan target," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran TKD sebesar Rp 649,99 triliun, berkurang Rp 269 triliun dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Meskipun pemerintah kemudian menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun, jumlah tersebut masih di bawah alokasi APBN 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemotongan anggaran TKD tahun depan disebabkan temuan banyaknya penyelewengan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

"Alasan pemotongan itu utamanya karena banyak penyelewengan. Artinya, tidak semua uang yang dipakai digunakan dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu dan ingin mengoptimalkan," ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).