Anggota DPRD Simalungun Sumut Sidak, Temukan Elpiji Terindikasi Oplosan

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPRD Simalungun menemukan tabung elpiji non subsidi terindikasi oplosan saat inspeksi mendadak (sidak) di dua kecamatan.

Komisi II akan menindaklanjuti temuan tersebut ke Pertamina. 

Di sisi lain pihak Pertamina menyebut kejanggalan dalam cap seal yang diduga sebagai indikasi oplosan kemungkinan ada kesalahan pengiriman.   

Ketua Komisi II DPRD Simalungun Maraden Sinaga mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan terhadap tabung gas ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram yang dijual oleh outlet di Bandar Huluan, Serbelawan dan elpiji 12 kilogram yang digunakan oleh RS Laras di Dolok Batu Nanggar.

Baca juga: Elpiji Nonsubsidi Diduga Oplosan Beredar di Wilayah Simalungun Sumut

Dari hasil pengecekan terhadap cap seal melalui website resmi Pertamina, asal Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) bukan dari wilayah Sumut.

Sementara agen penyalur resmi elpiji tersebut beralamat di Kota Pematangsiantar. 

Menurut Maraden, hal itu salah satu indikasi adanya dugaan pengoplosan yang dilakukan oleh agen dengan cara memindahkan isi tabung elpiji subsidi 3 kilogram ke gas elpiji non subsidi. 

“Temuan kita di lapangan di beberapa kecamatan, dari penelitian seal cap hal itu indikasi bahwa gas oplosan yang berasal dari elpiji subsidi ke elpiji non subsidi,” kata Maraden usai sidak ditemui di kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Selasa (17/5/2022) sore.

Temuan tersebut juga mendukung laporan masyarakat sebelumnya kepada Komisi II, yang menyebut adanya peredaran gas elpiji oplosan di wilayah Simalungun.

“Tindak lanjutnya kita berkoordinasi dengan pihak pertamina dan kita akan bawa yang sudah kita temukan itu dan mempertanyakan serta membuat rekomendasi,” kata Politisi PDIP ini menambahkan.

Saat dihubungi, Humas PT Pertamina Patra Niaga MOR 1 Agustiawan mengatakan, cap seal secara resmi diproduksi oleh pertamina pusat dan didistribusikan ke daerah daerah. 

“Kemungkinan cap seal tersebut ada yang terkirim ke wilayah MOR 1 Sumbagut,” katanya.

Ia menjelaskan, sejak tahun lalu cap seal yang menunjukkan asal elpiji sudah tidak diproduksi lagi.

“Nah cap seal yang baru itu hanya menunjukkan identitas dari agen,” imbuhnya.

Masih dilakukan investigasi

PT Pertamina Patra Niaga MOR 1, sambung Agustiawan, sebelumya telah menerima laporan adanya dugaan pengoplosan oleh salah satu agen resmi dan melakukan investigasi penyaluran elpiji dari hulu ke hilir. 

Hingga saat investigasi internal pun masih dilakukan, salah satunya meminta data konsumen dari agen tersebut. Namun ia mengatakan data tersebut belum diserahkan oleh agen.

“Kalau ada indikasi penyalahgunaan, maka kita telusuri berapa gas yang disalahgunakan. Apakah dari gas 3 kilo yang disalahgunakan ke elpiji gas 5,5 kilogram atau 12 kilogram. Nah itu kan belum ada buktinya. Sampai hari ini kita belum bisa menyatakan itu oplosan atau penyalahgunaan,” katanya. 

Baca juga: Polisi Ungkap Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi di Bogor, Sebulan Untung Rp 175 Juta

Masih kata Agustiawan, jika dikemudian hari pengoplosan terbukti dilakukan dari elpiji bersubsidi tentu hal tersebut tentunya termasuk merugikan keuangan negara. 

“Kalau itu benar, ada kemungkinan merugikan keuangan negara karena itu gas bersubsidi. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan gas 3 kilo (subsidi), kita tidak bisa menyatakan ada kerugian negara di situ. Jadi sampai hari ini kami belum bisa menyatakan bahwa itu bentuk korupsi atau kerugian negara disana, jadi butuh waktu lebih lanjut,” ucapnya.

Lanjut Agustiawan, jika terbukti dugaan pengoplosan tersebut terbukti dari hasil investigasi, pihaknya akan melakukan penindakan sesuai kontrak yang berlaku antara agen dengan PT Pertamina.

“Intinya investigasi masih berjalan. Kalaupun ada laporan seperti itu kami menjamin stok elpiji bersubsidi maun non subsidi masih aman di wilayah tersebut, tidak mengalami kendala atau gangguan apapun,” ungkapnya.