Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Usul KPK Dibubarkan, Jokowi: Lembaganya Kan Bagus, Tiap Bulan OTT

Kompas.com - 25/08/2023, 11:15 WIB
Rahmat Utomo,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri belakangan ini menjadi perbincangan.

Dia sempat mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Pendapatnya menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Baca juga: Dulu Mendirikan KPK, Kini Megawati Justru Mengusulkan Pembubaran

Presiden Joko Widodo saat dimintai tanggapan soal usul pembubaran KPK mengatakan, keberadaan lembaga tersebut sudah bagus.

"Ya, lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus, tiap bulan ada OTT (operasi tangkap tangan)," ujar Jokowi saat meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).

Meskipun begitu, kata Jokowi, tentu perlu dilakukan evaluasi agar ke depan lembaga anti rasuah itu semakin baik dalam pemberantasan korupsi.

"Ya, mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, semua lembaga pasti ada kekurangannya. Itu yang harus diperbaiki, dievaluasi," tutup Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan Megawati mencuat saat menjadi pembicara di acara Sosialiasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di The Tribrata Jakarta, Senin (21/8/2023).

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati.

Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.

Ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.

Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com