Tanggapi "Dirty Vote", KSAD Maruli: Enggak Punya Bukti

MEDAN, KOMPAS.com- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak mengomentari kemunculan film Dirty Vote di masa tenang Pemilu.

Film ini menjadi sorotan lantaran menyuguhkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 dari berbagai aspek.

Maruli mengatakan memang belum menonton film itu, tapi sudah mendengar yang disampaikan film Dirty Vote baru sebatas dugaan kecurangan atau ketidaknetralan aparat pemerintahan.

"Kebetulan saya juga enggak nonton itu, tapi saya dengar ceritanya kalau orang bilang menduga (ada ketidaknetralan TNI), enggak punya bukti, kita semua bisa menduga-duga-lah," ujar Maruli, saat ditanya wartawan di Kodam 1 Bukit Barisan, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Apa Salahnya Dirty Vote?

Maruli lalu memberi saran kepada masyarakat, maupun media, bagaimana menyikapi film Dirty Vote.

"Kalau saya bisa memberikan saran ke media maupun masyarakat umum, kalau tidak ada buktinya, hanya omongan-omongan, segala macam, saya kira jangan terlalu ditanggapi lah," ujarnya.

"Karena yaitu, serba salah. Kita mau tuntut (nanti) juga dibilang, saya kan cuma menduga, itu permainan-permainan yang mereka untuk membuat ya, situasi. Punya tujuan tertentu mungkin, kita juga tidak tahu," tambahnya.

Maruli juga mengatakan akan mengambil tindakan bila ada anggotanya yang tidak netral.

Namun sepengetahuannya, yang disampaikan di film Dirty Vote, hanya berisi dugaan.

"Kalau sekarang dengan kata-kata dugaan menurut saya itu pernyataan pernyataan yang bisa dikatakan tidak bernyali ya, dia tidak bisa dituntut kan, kalau dituntut (pembuat film Dirty Vote akan bilang) maksudnya apa ? ya saya kan menduga-duga," ujarnya

Baca juga: Dirty Vote, Sorotan Penyalahgunaan Wewenang, dan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024...

Meskipun begitu Maruli menyerahkan sepenuhnya penilaian film tersebut, kepada masyarakat.

"Ya jadi ya mudah mudahan masyarakat bisa menilai saya lihat banyak tanggapan, saya filmnya gak nonton, tapi tanggapan saya lihat ada beberapa masyarakat kelihatan, sudah mengerti," tutupnya

Sebelumnya diberitakan Film Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono mengangkat dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Dalam film tersebut, ada tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, yang memaparkan penyimpangan dalam proses Pemilu 2024.

Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.

Dia juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.

"Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).