Hukuman Eks Bupati Samosir Diperberat dari 1 Tahun Jadi 6 Tahun Penjara

MEDAN, KOMPAS.com - Vonis penjara terdakwa kasus korupsi, eks Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, diperberat dari satu tahun, menjadi enam tahun penjara.

Hukuman itu bertambah setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan, pada Senin (25/3/2024), atas vonis yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Mangindar pada Selasa (19/3/2024).

Sebelumnya, JPU menuntut Mangindar empat tahun penjara.

Baca juga: Eks Bupati Samosir Divonis 1 tahun Penjara Terkait Korupsi Pembukaan Hutan Rp 32,7 M

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mangindar Simbolon dengan pidana penjara selama enam tahun," tulis putusan hakim dikutip Kompas.com dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Senin (10/6/2024), berdasarkan putusan banding pada Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Eks Bupati Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara terkait Korupsi Pembukaan Hutan Rp 32,7 M

Selain penjara, hakim juga memperberat hukuman denda Mangindar dari yang sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 300 juta.

Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan kurungan.

Hakim juga memberi hukuman tambahan ke Mangindar, yakni dia harus membayar uang pengganti korupsi yang dilakukannya, sebesar Rp 32.740.000.000.

"Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," tulis SIPP.

"Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," tulis SIPP.

Duduk perkara

Sebelumnya, dalam amar putusan, majelis hakim PN Medan yang diketuai Asad Rahim Lubis, menilai Mangindar terbukti bersalah melakukan korupsi izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian pada kawasan Hutan Tele di Kabupaten Samosir senilai Rp 32,7 miliar.

Berdasarkan dakwaan di Sistem Penelusuran Pengadilan Medan (SIPP) PN Medan, kasus ini bermula pada tahun 2000 saat Mangindar menjabat Kadis Kehutanan Tobasa.

Pada 26 Januari 2000, Mangindar mengusulkan penataan dan pengaturan area 500 hektar kawasan Hutan di Desa Partungko Naginjang, di Jalan Tele-Sidikalang, Tapanuli Utara, ke Bupati Toba Samosir (Tobasa) saat itu, Sahala Tampubolon.

Rencananya, area itu akan diperuntukkan untuk merelokasi masyarakat yang menduduki dan merambah kawasan Hutan Tele.

Di tempat itu juga direncanakan pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura bagi masyarakat setempat.

Sahala lalu menerima usul Mangindar. Dia membentuk tim dengan surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002.