Jokowi Tegur Bobby Nasution karena Rp 1,8 Triliun APBD Medan Mengendap di Bank, Kepala Daerah Lain Juga "Dicolek"

MEDAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution, terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Jokowi mengatakan, APBD pemerintah daerah di Sumut banyak yang mengendap di bank.

Baca juga: Jokowi Tegur Kepala Daerah di Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Salah satunya APBD Kota Medan yang mengendap mencapai Rp 1,8 triliun.

Baca juga: Jokowi Singgung APBD di Sumut yang Banyak Mengendap di Bank

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Profil Bobby Nasution

Jokowi mengatakan, data pada 10 September 2021, realisasi APBD di Sumut baru 55,2 persen.

Sementara itu, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni Rp 1,3 triliun.

Laju pertumbuhan ekonomi

Jokowi meminta penyerapan anggaran dipercepat agar bisa mendongkrak laju ekonomi di daerah.

Dengan serapan anggaran yang besar, peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak dan akan berdampak positif bagi perekonomian.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen.

Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu. Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah.

Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.

"Hati-hati," kata Jokowi.

Investasi dan bansos

Ekonomi Sumut cukup tertolong dengan realisasi investasi yang masih tinggi, yakni penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 4,1 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 9,9 triliun.

Selain menjaga dan mempertahankan indikator ekonomi, pemerintah juga terus menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Mulai dari PKH, Kartu Sembako, diskon listrik, bansos tunai, bantuan beras, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, subsidi kuota internet, subsidi UMKM, Banpres Produktif, PNM Mekar, hingga bantuan lainnya.

Bantuan tersebut digelontorkan untuk menekan dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat, terutama yang tertekan secara ekonomi.

Bantuan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong laju ekonomi. (Penulis Kontributor Medan, Daniel Pekuwali | Editor Abba Gabrillin)