Walkot Pematang Siantar Terbitkan Edaran soal Klakson, Pelanggar Bisa Dipenjara

Sebelum SE diterbitkan, lanjut Zulham, sosialisasi dilakukan sejak 22 Juli 2023 lewat spanduk, stiker dan imbauan langsung di titik titik padat kendaraan.

“Pengendara di Siantar dominan anggar (mengandalkan) klakson, buat ribut. Contohnya (Traffic Light) belum merah sudah diklaksoni dari belakang. Panjang pula, ribut, stress lah,” kata Zulham saat dihubungi via telepon.

Zulham mengakui sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan teknis penindakan secara mendetail.

Baca juga: Arus Lalin di Sekitar Pasar Palmerah Macet, Bunyi Klakson Motor Bersahutan

Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar merujuk UU No Tahun 2009 Pasal 285 Ayat 1 dan 2.

Menurutnya, dalam hal melakukan penindakan nanti, pihaknya akan menempatkan anggota Dishub di sejumlah titik padat kendaraan, dilengkapi dengan sebuah alat perekam dan alat pengukur suara klakson.

“Kita akan menempatkan personil di tempat tempat yang padat dan sibuk kendaraan. Jadi kita buat perekaman yang membuktikan si pengendara salah,” katanya.

Meski demikian pihaknya saat ini gencar masih melakukan sosialisasi termasuk ke rumah rumah ibadah.

Nantinya, Dinas Perhubungan Pematang Siantar berencana membahas teknis penindakan tersebut bersama organisasi Forum Lalu Lintas.

“Tapi kita belum mengarah ke (penindakan) sana ya, masih sosialisasi beberapa bulan ke depan. Kalau penindakan belum kita bahas secara detail. Jadi jangan salah tanggap, kalau ke penindakan, kesannya nggak enak nanti,” tutur Zulham.

Baca juga: Pemakzulan Wali Kota Gagal, Karangan Bunga Berjejer di Balai Kota dan DPRD Pematang Siantar

Dalam hal ini, Zulham memastikan terbitnya SE tersebut untuk menjamin kenyamanan bersama khususnya pengendara bermotor, sekaligus upaya dalam pengurangan pemakaian klakson di jalanan.