Iskandar juga menyebut langkah somasi ini diambil Nasdem demi tegaknya demokrasi.
Dia menduga dalam kontestasi menjelang pemilu ini banyak lembaga survei dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan, dan menciderai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Rasyid Baswedan," ujarnya.
Kata Iskandar, mestinya sebagai lembaga survei, LSI melakukan kegiatan dengan benar dan profesional. Sehingga menjadi acuan masyarakat dalam menentukan presiden.
Terkait persoalan, ini Iskandar juga mendesak asosiasi lembaga survei termasuk juga otoritas jasa keuangan (OJK), menginvestigasi setiap aliran lembaga survei yang diduga dipesan oknum tertentu.
"Lembaga survei selayaknya adalah penyempurna pilar demokrasi di negara yang kita cintai ini. Bukan menjadi sumber dari kejahatan demokrasi yang bisa menggiring opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Bacapres yang salah," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, LSI Denny JA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, survei dilakukan lima provinsi terbesar. Salah satunya di Sumatera Utara.
"Sumatera Utara dikuasi Ganjar 65 persen, 30 persen Prabowo, dan Anies lima persen," kata Adjie dalam konferensi pers di Kantor LSI Denny JA di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).
Untuk membaca artikel terkait survei LSI Denny JA, silakan klik di sini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.