Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Timur Sumut Hilang, Masa Depan Laut Terancam (Bagian 1)

Kompas.com - 12/09/2023, 17:48 WIB

Dewantoro,

Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

Dewantoro

Penulis

Gloria Setyvani Putri

Editor

Lihat Foto

Hutan bakau yang dulunya dibabat untuk tempat budi daya lobster kini berubah menjadi kebun kelapa sawit dan pengelolaan pribadi berkedok pariwisata di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. (Dok. Binsar Bakkara)

Pengambilan kayu bakau untuk dapur arang terjadi di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Perambahan merupakan salah satu ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai timur Sumatera.

Pakar tropical ecology and biodiversity conservation, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, Onrizal., PhD mengatakan, berbicara deforestasi mangrove bisa dimulai dari massifnya usaha pertambakan udang dan ikan pada tahun 1970-an. Usaha pertambakan udang dan ikan itu mulai meredup seiring munculnya penyakit/hama dan sulit dikendalikan bahkan hingga kini.

Sazali Sinaga (62), nelayan tradisional di Desa Sei Siurm Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yng merugi akibat alih fungsi hutan mangrove. Menurutnya, pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit berpengaruh pada hasil tangkapannya yang semakin menurun.

Dedi, dulunya nelayan tradisional di Pangkalan Susu. Dari hasil laut dulunya dia mendapatkan hasil Rp 800 ribu per hari. Selama beberapa tahun terakhir dia beralih profesi menjadi buruh bangunan.

Sazali Sinaga di atas perahunya menyusun batang-batang kayu. Dia mengaku hanya 15 menit di rumah dan selebihnya selama satu harian berada di atas perahu mencari ikan, udang, kepiting di perairan Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Menurutnya, pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit berpengaruh pada hasil tangkapannya yang semakin menurun.

MEDAN, KOMPAS.com - Kerusakan hutan mangrove di Sumatera Utara mengancam kehidupan nelayan tradisional dan lingkungan pesisir.

Hutan mangrove di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara perlahan berubah menjadi area pertambakan, kebun kelapa sawit, dan dialihkan menjadi area pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Nelayan tradisional gigit jari setelah ratusan hektare hutan mangrove lenyap.

Sebagian besar masyarakat di desa ini dulunya adalah nelayan. Hasil tangkapan merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Seiring waktu, kehidupan nelayan tradisional semakin sulit karena alih fungsi hutan mangrove.

Tak sedikit nelayan tradisional yang beralih profesi menjadi buruh bangunan. Selebihnya, pasrah dengan keadaan.

Pantauan di lapangan, hutan mangrove di sekitar desa ini terlihat masih dalam kondisi baik dari luar.

Namun saat masuk ke dalam, ternyata hutan mangrove sudah terbuka, pohon ditebangi untuk lahan tambak dan kelapa sawit. Ada pula yang diduga untuk dijadikan kawasan wisata mangrove.

Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove (Pokja RM) Wilayah Sumatera, Giri Suryanta mengatakan, selama ini yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di antaranya peralihan fungsi menjadi tambak, perkebunan, dan perambahan.

Dilihat dari target indikatif percepatan rehabilitasi mangrove (PRM), hutan mangrove Sumatera Utara selaus 57.490 hektar sedangkan luas hutan mangrove potensial atau yang rusak seluas 29.417 hektar.

Tahun 2022, provinsi ini punya target rehabilitasi seluas 13.357 Hektar namun baru terealisasi 373 Hektar.

Giri mengatakan, dalam pemetaan, istilah eksisting untuk menunjukkan kawasan mangrove yang masih ada vegetasinya baik rapat, sedang maupun jarang.

"Sementara tipologi potensial, itu kawasan yang sudah tidak ada mangrovenya dan wujud penggunaannya sudah beralih fungsi misalnya tambak, tanah terbuka, pemukiman, dan lain sebagainya. Jadi mangrove mengalami kerusakan, terabrasi. Itu kita kategorikan potensial mangrove," katanya.

KOMPAS.COM/DEWANTORO Pengambilan kayu bakau untuk dapur arang terjadi di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Perambahan merupakan salah satu ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai timur Sumatera.

Selama ini, memang program rehabilitasi mangrove dianggarkan dari APBN. Namun Giri meyakini, anggaran tidak akan cukup untuk merehabilitasi hutan seluas 13.357 hektar.

"Kita yakin, itu nggak cukup seluruhnya dengan APBN. Kita tidak menutup diri dengan sumber pendanaan lain non APBN. Ini sedang di-arrange untuk dana asing, dari Bank Dunia, yang akan masuk sedang proses," katanya.