KOMPAS.com-Pengurus Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BPTCUGGp) bakal dirombak setelah ada peringatan berupa kartu kuning dari Unesco.
Nantinya pengurus badan itu dibuat lebih ramping. BPTCUGGp juga akan dibuat lebih independen.
"Organisasi ini harus lembaga yang independen sehingga dia lebih bergerak secara efisien dan efektif. Jadi tidak seperti yang disampaikan tadi di hanya nyantol dengan Dinas Pariwisata," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumut, Zumri Sulthony usai mengikuti pertemuan dengan DPRD Sumut dan Pergerakan Penyelamat Danau Toba (PPDT) di Medan, Rabu (25/10/2023).
Baca juga: Badan Geologi Sebut Temuan Piramida di Danau Toba Perlu Penelitian
Menurut Zumri, jika menjadi lembaga independen, nantinya BPTCUGGp akan lebih fleksibel untuk mengelola dan mendapatkan dana.
Selama ini, badan ini disebut tidak punya anggaran khusus.
Proses perombakan pengurus BPTCUGGp dilakukan lewat revisi Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
Perubahan ditargetkan selesai pada November 2023.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pariwisata sudah dilibatkan jelang perombakan.
Baca juga: Geopark Danau Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Pengelola Ungkap Banyak yang Harus Dikerjakan
Sebagai informasi, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan kartu kuning terhadap pengelolaan Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara.
Pasalnya, badan pengelolaan Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.