Geopark Danau Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Pengelola Ungkap Banyak yang Harus Dikerjakan

MEDAN, KOMPAS.com-The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan kartu kuning terhadap pengelolaan Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara.

Pasalnya, badan pengelolaan Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.

UNESCO selanjutnya mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba berbenah selama dua tahun.

Baca juga: Sejarah Danau Toba, Legenda Ikan Mas dan Letusan Dahsyat yang Hampir Musnahkan Manusia

Pengumuman ini disampaikan di laman resmi UNESCO.org. Keputusan ini juga merupakan bagian dari validasi Geopark Kaldera Toba yang dilakukan asesor UNESCO sejak 31 Juli- 4 Agustus 2023.

Untuk diketahui, Geopark Kaldera Toba masuk menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) pada Juli 7 2020.

Proses validasi sendiri dilakukan demi memastikan kualitas pengelolaan UGGp.

Terkait kartu kuning ini, Kepala Badan Pelaksana Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) Sumut Zumri Sulthony mengatakan ke depannya akan berupaya maksimal agar Geopark Kaldera Toba kembali mendapatkan green card, yang artinya masuk kriteria UGGp selama empat tahun ke depan.

Kata Zumri, mendapatkan yellow card, mengharuskan pihaknya melakukan perbaikan yang direkomendasikan penilaian UGGp selama dua tahun ke depan.

Bila tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapat red card atau keluar dari keanggotaan UGGp.

"Dua tahun (pembenahan) disebut yellow card, kalau dia dicabut artinya (tidak tergabung) di UNESCO lagi, maka dia dapatnya red card," ujar Zumri dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).

Baca juga: Perputaran Uang di F1 Powerboat Danau Toba Capai Rp 200 Miliaran

Zumri menerangkan pemberian kartu kuning ini, harus menjadi evaluasi semua pihak, bukan hanya pemerintahan provinsi Sumut saja, para stakeholder pariwisata di kawasan Danau Toba juga.

"Kenapa bisa terjadi? Ternyata ini banyak faktor, bukan hanya disebut (karena) badan pengelola saja, jadi apa yang terjadi di lapangan banyak kaitan di dalam pemberdayaan masyarakat," katanya.

Misalnya hal yang meliputi sektor kebersihan dan perekonomian, yang menjadi penilain dari validator atau asesor dari UGGp.

"Ada hal-hal yang kita harus tingkatkan kembali kita harus perbaiki kembali, agar kita tetap menjadi bagian dari UNESCO, jadi Geopark Kaldera Toba, itu tetap menjadi bagian dari UNESCO seperti itu," katanya.

Kata dia, ke depan agar tidak mendapat kartu merah, pihaknya juga akan melakukan restrukturisasi di BPTCUGGp.

"Intinya di situ di badan pengelola tentunya, harus diisi oleh yang kapabel, untuk menjalankan. Selama ini badan juga personilnya sudah maksimal bekerja, tapi tentunya masih ada yang perlu dibenahi dan dilengkapi lagi," katanya.