Geopark Danau Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Pengelola Ungkap Banyak yang Harus Dikerjakan

MEDAN, KOMPAS.com-The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan kartu kuning terhadap pengelolaan Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara.

Pasalnya, badan pengelolaan Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.

UNESCO selanjutnya mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba berbenah selama dua tahun.

Baca juga: Sejarah Danau Toba, Legenda Ikan Mas dan Letusan Dahsyat yang Hampir Musnahkan Manusia

Pengumuman ini disampaikan di laman resmi UNESCO.org. Keputusan ini juga merupakan bagian dari validasi Geopark Kaldera Toba yang dilakukan asesor UNESCO sejak 31 Juli- 4 Agustus 2023.

Untuk diketahui, Geopark Kaldera Toba masuk menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) pada Juli 7 2020.

Proses validasi sendiri dilakukan demi memastikan kualitas pengelolaan UGGp.

Terkait kartu kuning ini, Kepala Badan Pelaksana Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) Sumut Zumri Sulthony mengatakan ke depannya akan berupaya maksimal agar Geopark Kaldera Toba kembali mendapatkan green card, yang artinya masuk kriteria UGGp selama empat tahun ke depan.

Kata Zumri, mendapatkan yellow card, mengharuskan pihaknya melakukan perbaikan yang direkomendasikan penilaian UGGp selama dua tahun ke depan.

Bila tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapat red card atau keluar dari keanggotaan UGGp.

"Dua tahun (pembenahan) disebut yellow card, kalau dia dicabut artinya (tidak tergabung) di UNESCO lagi, maka dia dapatnya red card," ujar Zumri dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).

Baca juga: Perputaran Uang di F1 Powerboat Danau Toba Capai Rp 200 Miliaran

Zumri menerangkan pemberian kartu kuning ini, harus menjadi evaluasi semua pihak, bukan hanya pemerintahan provinsi Sumut saja, para stakeholder pariwisata di kawasan Danau Toba juga.

"Kenapa bisa terjadi? Ternyata ini banyak faktor, bukan hanya disebut (karena) badan pengelola saja, jadi apa yang terjadi di lapangan banyak kaitan di dalam pemberdayaan masyarakat," katanya.

Misalnya hal yang meliputi sektor kebersihan dan perekonomian, yang menjadi penilain dari validator atau asesor dari UGGp.

"Ada hal-hal yang kita harus tingkatkan kembali kita harus perbaiki kembali, agar kita tetap menjadi bagian dari UNESCO, jadi Geopark Kaldera Toba, itu tetap menjadi bagian dari UNESCO seperti itu," katanya.

Kata dia, ke depan agar tidak mendapat kartu merah, pihaknya juga akan melakukan restrukturisasi di BPTCUGGp.

"Intinya di situ di badan pengelola tentunya, harus diisi oleh yang kapabel, untuk menjalankan. Selama ini badan juga personilnya sudah maksimal bekerja, tapi tentunya masih ada yang perlu dibenahi dan dilengkapi lagi," katanya.

Banyak PR

Terpisah Direktur Badan Otorita Pengelolaan Danau Toba (BPODT) Jimmy Bernardo Panjaitan menganggap pemberian kartu kuning tersebut sebagai suatu teguran bagi semua pihak yang mengelola Danau Toba.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut untuk memberikan support untuk pengelolaan Kaldera Danau Toba ke depannya.

"Jadi konkritnya dalam waktu dekat ini memang nanti konkritnya bahwa Pemprov Sumut, akan melakukan restrukturisasi organisasi dan SDM nya pun akan dicari yang memang yang masih muda, masih bisa lincah," ujar Jimmy saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis (21/9/2023).

Baca juga: Bukan Danau Toba, Danau Terdalam di Indonesia Ada di Sulawesi Selatan

Kata Jimmy, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki Kaldera Toba, sesuai standart UGGp.

Pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam waktu dekat. Salah satunya mengembangkan produk wisata yang berbasis gill trail dan ekowisata.

"Ini sangat cocok dengan geopark, nah ini kita akan mengupayakan danau toba menjadi episentrum kegiatan outdoor activity dengan banyak aktivtas," katanya.

Salah satu produk wisatanya diberi nama trail of the kings, outputnya meliputi petualangan di darat meliputi tracking sampai kegiatan para layang.

"Nanti jalur ini akan menyatukan, menyambungkan delapan kabupaten dimana ada 16 geosite-nya tersebar, 16 geosite geopark itu lengkap dengan puluhan desa wisata dan ratusan cagar budaya," katanya.

Kegiatan ini, kata Jimmy, bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain lebih menghidupkan UMKM masyarakat juga bisa menyediakan rumahnya sebagai home stay.

"Ini kaitannya dengan strategi pemerintah mengembangkan tourism, dimana wisatawan menikmati wisata tidak hanya mendapatkan kesegaran dan pertualangan saja, namun juga pengetahuan baru. Baik itu geodiversity biodiversity dan tentu culture diversity," katanya.

"Ini yang diharapkan UNESCO, bahwa kenikmatan Geopark Danau Toba, itu harus dapat dinikmati oleh semua orang, caranya? Dengan kami membuatkan paket wisata itu, sehingga semuanya mengerti," ujarnya

Baca juga: Sumbu Filosofi Yogyakarta Ditetapkan Warisan Budaya UNESCO, Sultan: Mengandung Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana

Selain itu, BPODT juga akan semaksimal mungkin mensupport Pemprov Sumut, mengikuti standar yang ditetapkan dari asesor UGGp.

Salah satunya mengenai keberadaan papan informasi di Geopark Kaldera Toba yang masih minim menurut asesor.

"Salah satunya salah sign (papan informasi) kok enggak banyak sign (di Danau Toba). Kita pikir sederhana, tapi buat mereka sangat berarti, mereka foto-foto itu, ternyata sulit (mereka temukan), walaupun ada di beberapa tempat tapi sulit. Nanti itu kami akan perbanyak," katanya.

Di sisi lain, Jimmy menganggap pemberian kartu kuning ini sebagai sebuah pelajaran, semua pihak harus bergerak cepat melakukan perbaikan.

"Ini adalah fase belajar, ini kita beruntung mendapat kartu kuning daripada kartu merah yah, kita (harus) perbaiki,'' ujarnya