Saat Jokowi Tegur Bobby Nasution dan Seluruh Kepala Daerah di Sumut karena Triliunan APBD Mengendap di Bank

Bobby beralasan, banyaknya anggaran yang tersimpan di bank bukan karena serapan anggaran Pemkot Medan yang rendah.

Baca juga: Profil Bobby Nasution

Melainkan karena banyak program atau kegiatan yang sudah dijalankan, tetapi belum selesai sehingga belum bisa dilakukan pembayaran.

Baca juga: Jokowi Tegur Kepala Daerah di Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Bobby juga mengakui masih ada beberapa program yang belum berjalan.

Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Medan agar segera mempercepat implementasi program atau kegiatan, sehingga serapan anggaran juga makin maksimal.

"Yang penting itu adalah dari anggaran yang masih ada di bank dari Rp 1,6 triliun itu, prosesnya berjalan, tapi belum terbayarkan. Ada yang prosesnya memang belum berjalan," ungkap Bobby, di Balai Kota Medan, Jumat (17/9/2021).

Dia sepakat dengan perintah Presiden agar APBD segera diserap untuk mendorong laju ekonomi.

KOMPAS.com/DANIEL PEKUWALI Presiden Joko Widodo membeberkan APBD sejumlah daerah di Sumut yang mengendap di perbankan saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Respons Pemkot Pematangsiantar 

Kota Pematangsiantar masuk dalam daftar 16 daerah di Sumut dengan serapan APBD rendah.

APBD Pematangsiantar yang mengendap di bank jumlahnya mencapai Rp 240 miliar.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Pematangsiantar M Hamam Sholeh mengakui hal tersebut.

Ia mengatakan, uang itu disimpan di Bank Sumut atas nama rekening Pemkot Pematangsiantar.

Menurut Hamam, uang yang masih mengendap di bank karena beberapa faktor. Salah satunya, terkait dua kali refocusing anggaran.

Hamam yang juga Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini mengatakan, refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Pematangsiantar butuh waktu yang lama.

"Refocusing anggaran itu kan memakan waktu. Ketika semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus memilah mana proyek yang harus ditunda, mana yang dilaksanakan. Dengan sendirinya pekerjaan itu tertunda," kata Hamam saat dihubungi, Jumat.

Selain refocusing, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Pematangsiantar turut menjadi kendala realisasi penggunaan anggaran.

"Sebelumnya kita tidak punya tempat isolasi terpusat (isoter) karena situasi PPKM Level 4. Mau tidak mau kita harus anggarkan ke situ," kata dia.

Ia juga mengakui kinerja sejumlah OPD lambat, sehingga anggaran tidak dicairkan.

Pemkot Pematangsiantar berupaya mempercepat realisasi penggunaan dana tersebut.

Hamam memastikan, tidak ada upaya untuk mengambil keuntungan dari dana APBD yang mengendap di bank.